Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengaku akan memberikan hormat kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, bila imbauannya kepada para pendukungnya agar tidak ada kekerasan dalam aksi damai dapat terwujud.
"Kalau itu dilaksanakan, saya hormat betul kepada beliau," kata Wiranto dalam video yang diberikan oleh stafnya di Kemenko Polhukam, Jumat.
Pada video tersebut, tampak Wiranto diwawancarai oleh beberapa orang sebelum melaksanakan sahur di kediamannya, di Jakarta, Jumat.
Ia mengaku sudah mengetahui pesan yang disampaikan oleh Prabowo melalui akun twitternya itu.
"Itu bagus itu, pernyataan beliau. Kan kira-kira bunyinya bahwa beliau menghendaki agar pendukungnya, pengikutnya itu sabar, kemudian menghentikan segala tindakan kekerasan. Bahwa aksi damai pun sementara itu dihentikan, taat hukum, kemudian juga mengajak aparat keamanan supaya bertindak arif," kata Wiranto.
Hal itu, lanjut Wiranto, sesuai dengan anjuran Presiden Jokowi untuk membangun kerukunan, membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.
"Dan saya ingat juga Pak SBY juga berikan apresiasi itu," ujarnya.
Menurut dia, Prabowo Subianto juga akan tercatat dalam demokrasi Indonesia manakala imbauannya dapat dilaksanakan oleh para pendukungnya.
Namun, tegas dia, jika ternyata masih ada pendukungnya yang berniat melakukan aksi anarkis, maka yang paling bertanggung jawab untuk menghentikannya adalah Prabowo sendiri.
"Yang paling bertanggung jawab untuk menghentikan itu, hanya sang pemimpin, Pak Prabowo sendiri," jelasnya.
Mantan Pangab ini juga berharap para pendukungnya mematuhi diinstruksikan Prabowo karena di bulan Ramadhan ini umat Islam dapat menciptakan suasana damai dan tenang.
"Mari kita doakan kepada Allah SWT agar yang terjadi adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Itu kita harapkan semua," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Ini syarat Menko Polhukam Wiranto akan hormat kepada Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
