Pemkab Siak rembuk tata kelola TORA di Tanah Gambut

id siak, gambut

Pemkab Siak rembuk tata kelola TORA di Tanah Gambut

Suasana diskusi (dok Pribadi/19)

Pekanbaru, 30/1 (Antara) -Badan Restorasi Gambut RI (BRG) memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) antara Pemerintah Kabupaten Siak, 17 lembaga swadaya masyarakat lingkungan "Sodagho Siak", dan akademisi di bidang keilmuan terkait di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengembangan komoditi ramah gambut program Tabah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Kabupaten Siak agar berjalan optimal. Semua pihak mengkaji dan menghasilkan inovasi pengelolaan gambut berbasis hidrologi dari berbagai perspektif keilmuan.

Turut hadir Deputi IV Badan Restorasi Gambut RI Dr.Haris Gunawan bersama sejumlah ilmuwan. Di antaranya pakar hidrologi Prof Dr Indratmo, pakar pemetaan sosial dan kelembagaan Prof Dr Ashaluddin Jalil, serta pakar keekonomian dan model bisnis komoditi ramah gambut Dr Any Widyatsari.

Baca juga: Pegiat Lingkungan dan Petani Siak Ikuti Jambore Masyarakat Gambut di Banjar

Dari Pemkab Siak, Wakil Bupati H Alfedri hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra L. Budhi Yuwono. Dalam diskusi tersebut wabup menceritakan latar belakang program TORA di Negeri Istana, yang selain bertujuan melestarikan ekosistem gambut dan redistribusi lahan juga digarapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tempatan.

"Lahan TORA di Kabupaten Siak berasal dari pelepasan HGU PT Makarya Eka Guna (MEG) seluas 10 ribu ha. Empat ribu di antaranya sudah disertifikatkan dan dibagi kepada masyarakat oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu" sebutnya.

Untuk pemanfaatan, Pemkab Siak kata Alfedri berencana akan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

"Lahan yang akan dibagikan ini tidak boleh ditanami sawit dijual, tapi akan ditanami komoditi bernilai ekonomi tinggi namun ramah gambut. Untuk menghindari praktik jual beli, sertifikat tersebut dikumpulkan dan akan dijadikan jaminan penyertaan modal," jelas Alfedri.

Ia juga berharap lewat diskusi terbatas, 17 NGO "Sodagho Siak" dan para pakar dapat memberikan masukan terkait inovasi tatakelola dan pengembangan rencana komoditi yang akan dikembangkan di lahan TORA tersebut. Kajian keilmuan penting dilakukan mengingat ketebalan gambut di lahan TORA yang berbeda-beda.

Sementara itu Deputi IV Badan Restorasi Gambut (BRG RI) Dr Haris Gunawan mengatakan pertemuan ini membuka sejarah baru bagi BRG. Itu karena pertama kali diskusi terbatas dilakukan melibatkan pembicara dari banyak NGO dan akademisi lintas keilmuan.

"Ke depan setelah kajian ini kita tindaklanjuti dengan mengupayakan turun bertemu kelapangan untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait program TORA ini" sebutnya.

Baca juga: Wabup Siak Harapkan BRG Mampu Dongkrak Pariwisata Melalui Gambut

Ia juga menyebut pengelolaan TORA dilahan gambut di Kabupaten Siak memerlukan terobosan, agar lahan gambut tidak hanya dikembangkan sebagai komoditas produktif semata, tapi masyarakat tempatan juga merasakan manfaat dan merasa nyaman disegala aspek termasuk sosiologisnya "jelasnya.

Untuk itu kata dia, riset yang dilakukan akan melalui banyak tahapan proses dan berbasis hidrologi. Yang tidak kalah penting kata dia, adalah upaya internalisasi pesan bahwa reatorasi adalah kebutuhan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Karena Siak telah ditetapkan sebagai Kabupaten Hijau, maka kita tidak mulai dari nol sehingga kajian bisa dilakukan lebih cepat dengan bantuan akademisi dan NGO tergabung dalam Sogadho Siak" kata Haris.

Pola pengembangan pemanfaatan TORA dilahan gambut di Kabupaten Siak merupakan terobosan baru sekaligus menjadi percontohan di Indonesia, yang tidak hanya bertujuan restorasi gambut dan pengembangan ekonomi masyakat lokal, tapi juga dimaksudkan sebagai upaya redistribusi lahan secara berkeadilan. ***3***