“Sayangnya ini sudah disahkan sebelum saya dilantik. Keinginan kami di tim transisi untuk ikut menyusun APBD, padahal sudah dapat persetujuan dari Mendagri, tidak digubris oleh pemerintah daerah,” kata Syamsuar pada diskusi membedah APBD Riau 2019 di Pekanbaru, Selasa.
Syamsuar dan Edy Nasution merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih yang memenangi Pemilihan Umum Gubernur Riau 2018. Keduanya baru akan dilantik pada Februari 2019.
APBD Riau 2019 sudah disahkan pada masa pemerintahan Gubernur Wan Thamrin Hasyim sebesar Rp9,1 triliun. Syamsuar mengatakan kurang setuju postur anggaran tersebut. Ia menyontohkan pada belanja langsung sebesar Rp4,102 triliun terbesar digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp2,43 triliun atau 59 persen dari total anggaran tersebut.
Kemudian untuk perjalanan dinas Rp401 miliar atau 10 persen dari belanja langsung. Sedangkan, untuk belanja modal hanya Rp1,66 triliun atau 41 persen dari belanja langsung, yang artinya hanya 18 persen dari belanja daerah termasuk di dalamnya belanja modal pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
“Ruang fiskal untuk belanja publik kecil, kurang dari 30 persen belanja daerah. Anggaran banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, belanja nonprioritas seperti belanja perjalanan dinas, alat tulis, makan minum, cetak dan penggandaan, sarana dan prasarana aparatur, belanja kegiatan sosialsiasi, seminar dan bimtek PNS serta monitoring evaluasi yang hasilnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Syamsuar.
Untuk belanja langsung di APBD Riau sebesar Rp5,07 triliun, Syamsuar mengatakan juga terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun atau 48 persen dari anggaran itu, atau 26,3 persen dari belanja daerah.
Sedangkan anggaran bagi hasil sebesar Rp1,41 triliun (28 persen) dan belanja hibah sebesar Rp1,095 triliun (21 persen) dari belanja tidak langsung.
Ia mengatakan hasil supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan bahwa perjalanan dinas banyak yang tidak tepat sasaran dalam penggunaannya alias rawan dikorupsi. Ia memahami hal itu karena seringkali undangan acara Pemprov Riau bisa mengundang lima orang pejabat atau pegawai, padahal satu orang saja sudah cukup.
“Saya belum masuk ke dalam, nanti kalau sudah dilantik kita lakukan banyak hal untuk memperbaiki,” katanya.
Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi menyatakan, Pemprov Riau sebenarnya sudah mau mengakomodir tim transisi gubernur terpilih namun tenggat waktu penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Daerah bersamaan dengan proses Pilgub Riau 2018.
“Ini ‘misskomunikasi’ saja, kita sudah akomodir dengan kirim surat kepada DPRD terkait masukan dari gubernur terpilih. Pada saat dilantik nanti, mungkin kita tinggal melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengatakan menjamin proses transisi pemerintahan termasuk transisi anggaran berjalan dengan baik.
Baca juga: Pemprov Riau Alokasikan Rp114 Miliar untuk Premi BPJS Kesehatan
Baca juga: Penyerapan APBD Riau 2018 hanya capai 81,44 persen
