Pekanbaru (Antarariau.com) - Partai Hanura menilai ada unsur kesengajaan yang dilakukan DPRD Riau untuk memperlambat proses Pengganti Antar Waktu Muhammad Adil.
"Seharusnya, DPRD Riau bisa langsung melakukan PAW, karena prosedur dan tekniknya sudah sangat jelas. Mengapa di DPRD Riau jadi berbeda prosesnya. Bukankah kita sudah ajukan SK yang disahkan Kemenkumham sebelumnya," sebut Kuasa Hukum DPP Partai Hanura, Dirzy Zaidan di Pekanbaru, Rabu.
Dia menuding DPRD Riau terkesan mengulur proses PAW Muhammad Adil yang maju di Pemilu 2019 dengan partai PKB, dan digantikan oleh Sayed Junaidi Rizaldi.
"Di kabupaten/kota bisa langsung melakukan PAW, mengapa di DPRD Riau seperti ini," kata Dirzy.
Pihak DPRD Riau sendiri diketahui tengah melakukan konsultasi ke Kemenkumham, menanyakan masalah keabsahan atas dualisme partai Hanura yang pernah terjadi.
Menurut Dirzy, seharusnya pihak DPRD Riau bisa melihat, keabsahan Hanura karena bisa menjadi peserta Pemilu 2019.
"Sebenarnya yang kurang jelas apa, dari peserta Pemilu 2019 juga sudah jelas, bisa dilihat langsung," paparnya.
Sehingga, menurut Dirzy apa yang dilakukan pihak DPRD ke Kemenkumham bukanlah konsultasi, tapi ada kesengajaan yang dilakukan untuk memperlambat proses PAW bagi Hanura.
"Ini sangat merugikan Partai Hanura. Kami melihat yang dilakukan itu bukan konsultasi, tapi ada kesengajaan. Kalau memang konsultasi, sehari siap. Tidak menunggu lama seperti ini," sebutnya.
"Kalau misalnya pihak DPRD mau, saya siap bantu menemani sampai selesai dalam satu hari konsultasi tersebut. Kami minta pihak DPRD tidak perlambat proses PAW tersebut," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli saat dikonfirmasi telpon selulernya sedang tidak aktif.
