Dumai (Antarariau.com) - Sejumlah warga Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, mengeluhkan proyek pembangunan turap yang dibiayai pemerintah daerah lokasinya salah alamat karena dipindahkan ke Kelurahan Teluk Makmur.
"Padahal, kami sudah lama mengajukan pembangunan turap di daerah kami, sejak tahun 2016 lalu," kata tokoh masyarakat Kelurahan Mundam, Budi kepada warga Dumai, Rabu.
Warga Kelurahan Mundam kini memprotes dan meminta proyek pembangunan turap dikembalikan ke daerah mereka. Budi menjelaskan, warga mengetahui proyek turap itu dipindahkan ke Kelurahan Teluk Makmur setelah proyek itu berjalan. Sebabnya, plang nama proyek yang dipasang di lokasi pembangunan turap bertuliskan lokasi Kelurahan Mundam dengan nilai kontrak sekitar Rp610 juta.
Namun, proyek yang dikerjakan CV Buana Negeri itu justru dibangun di sekitar Pelabuhan Koneng, Teluk Makmur. "Plang proyeknya ada tulisan Mundam, dari situlah kami tahu ternyata dipindahkan proyek itu," katanya.
Warga menduga ada unsur kesengajaan kenapa proyek pembangunan turap itu dipindahkan ke Teluk Makmur. Padahal, ia mengatakan warga Mundam sejak 2016 mengusulkan pembangunan turap untuk mencegah rumah-rumah warga terkena abrasi air laut. Rumah-rumah penduduk di Mundam terkena dampak abrasi sehingga tanahnya rawan amblas.
"Kalau tidak dibangun turap, habislah rumah kami ditelan air laut. Ini pengajuan kami direalisasikan, tapi proyeknya malah dipindahkan ke daerah sebelah," keluh Budi.
Anwar, yang juga warga Mundam, mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke Kecamatan Medang Kampai dan terjadi mediasi antara warga Mundam dengan pihak kontraktor dan warga Teluk Makmur. Menurut dia, Pelaksana Tugas Camat Medang Kampai, Muhammad Zakir, yang ikut dalam mediasi tersebut juga menyetujui agar proyek turap tersebut dikembalikan sesuai dengan rencana awal di Kelurahan Mundam.
"Kami berharap peralihan proyek yang memiliki kepentingan itu tidak terjadi lagi. Kami masyarakat Kelurahan Mundam, ingin proyek itu dikembalikan ke tempat awalnya, di daerah kami," kata Anwar.
Warga mengatakan proyek turap itu didanai APBD Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau. Namun, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Dadang Eko Purwanto hingga kini belum bersedia memberikan penjelasan kepada wartawan terkait proyek yang salah alamat ini.
