RTRW Akan Diterbitkan, Pemprov Riau Diminta Tidak Sembarangan Terima Investasi

id rtrw akan, diterbitkan pemprov, riau diminta, tidak sembarangan, terima investasi

RTRW Akan Diterbitkan, Pemprov Riau Diminta Tidak Sembarangan Terima Investasi

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau Asri Auzar meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih selektif dalam memberikan izin investasi kepada investor, yang diperkirakan akan banyak masuk ke kawasan setempat setelah peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah rampung.

"Selektif bukan berarti menghambat atau mempersulit izin. Kita berikan kemudahan bagi para investor. Tapi Pemprov harus bisa memilah, mana yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat," kata Asri Auzar di Pekanbaru, Rabu.

Dia mengatakan, tujuan investasi untuk mendorong perekonomian masyarakat, bagaimana terus tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan banyaknya investasi di Provinsi Riau, maka akan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru, semakin berkembangnya sektor pariwisata, pengembangan UMKM dan lainnya.

"Makanya soal RTRW ini benar-benar kita persiapkan sejak awal, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat," ujar Mantan Ketua Pansus Perda RTRW DPRD Riau itu pula.

Untuk diketahui, dalam waktu dekat, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjanjikan segera menyelesaikan evaluasi perda RTRW Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Riau, Evarefita mengatakan sebanyak Rp53 triliun investasi sedang "antre" di Provinsi Riau menunggu rampungnya perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang tengah dievaluasi KemenLHK.

"Iya ada Rp53 triliun yang tertunda. Paling banyak itu perizinan di sektor perkebunan," ujar Eva.

Ia mengatakan, nilai investasi Rp53 triliun yang tertunda itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp42 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp11,7 triliun dari total 171 perusahaan.

"Dari investasi tertunda Rp53 triliun itu, investasi tertinggi berada di Dumai sebesar Rp23 triliun lebih. Kemudian disusul Pelalawan Rp14 triliun dan Indragiri Hilir Rp7 triliun," sebutnya.

Ia berharap agar perda RTRW bisa segera digunakan sehingga realisasi dari penanaman modal di Riau segera berjalan dan berdampak pada perekonomian kawasan setempat. ***3***