Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp940 miliar anggaraan operasional Kantor Kanwil Kemenag Riau selama setahun dan 80 persen diantaranya diperuntukannya untuk membiayai sektor pendidikan.
"Sektor pendidikan yang dominan dibiayai itu adalah pendidikan umum, keagamaan dikelola pesantren, dan pendidikan agama di sekolah formal," kata Kepala Kanwil Kemenag Riau, Ahmad Supardi Hasibuan, di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, sisa 20 persen lainya dari anggaran operasional itu adalah untuk membiayai program Kemenag dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, pelayanan ibadah haji, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyebutkan, tiga jenis pendidikan yang dibina Kemenag adalah pertama, pendidikan umum yang berciri khas agama atau lazim dikenal dengan sebutan pendidikan di madrasah.
"Artinya seluruh mata pelajaran di sekolah umum juga dipelajari di madrasah, namun yang membedakan adalah mata pelajaran agama yang menjadi ciri khas madrasah, diantaranya Alquran Hadis, akhlak, Fiqih Islam, dan sejarah kebudayaan Islam, serta dan Bahasa Arab," katanya.
Kedua, pendidikan keagamaan yang dikenal dengan pondok pesantren. Pondok ini memang khusus hampir 90 persen agama. Terakhir, pendidikan agama di sekolah, artinya mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA wajib memuat pendidikan agama, dan pendidikan agama dibawah pembinaan Kemenag.
Ia menjelaskan perbedaan antara sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah pada persentase status penegerian sekolah.
"Di Kemenag hanya 10 persen madrasah yang berstatus negeri, 90 persen lagi itu masih berstatus swasta, sementara sekolah dibawah naungan Dinas pendidikan sekolah yang berstatus negeri itu sudah mencapai 80 hingga 90 persen, justru 10 persen sisanya yang swasta," katanya.
Hingga kini, kemenag Punya Raudathul cukup banyak, tercatat sekitar 396 RA di Riau semuanya swasta. Begitu pula Madrasah Ibtidaiyyah yang sejajar dengan SD sebanyak 410 unit, yang negeri hanya 18 madrasah dan sisanya 392 swasta.
Ia menilai jumlah MI masih kurang, karena idealnya di setiap desa harus ada 1 ibtidaiyyah, sama dengan SD di setiap desa pasti sudha ada 1 SD. Sementara itu dari 574 Madrasah Tsanawiyah tercatat negeri 53 madrasah, sisanya masih swasta. Dari 373 Madrasah Aliyah diantaranya 19 negeri, dan 254 swasta.
Jika dipersentase, dari sekolah formal yang ada sebanyak 1.653, yang negeri hanya 70 madrasah, hanya 5,56 persen madrasah yang berstatus negeri, tidak sampai 10 persen.
Selain itu dari 1.334 guru RA Kemenag, yang telah PNS baru 23 orang guru, 1.311 orang lagi non PNS. Guru MI sebanyak 3.513 diantaranya 568 PN dan 2.947 non PNS. Di dari 7.383 guru MTsN hanya 1.057 yang PNS, sisanya non PNS. Berikutnya 1.386 guru di MA Riau, cuma 507 yang PNS dan sisanya non PNS.
"Sekolah yang berada di bawah payung Kemenag, secara kelembagaan jelas dikelola oleh masyarakat, dan gurunya pun 86 persen partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat jauh lebih besar ketimbang pemerintah," katanya.
Kini katanya, pihaknya berupaya untuk meningkatkan status sekolah madrasah swasta menjadi negeri, karena baru 18 madrasah yang akan dinegerikan. Untuk madrasah yang berdiri diatas tanah wakaf tidak bisa dinegerikan, kecuali sudah dihibahkan. Selain itu pihaknya tengah berupaya mengembangkan Madrasah cendikiawan.
