Pekanbaru (Antarariau.com) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyoroti potensi pemborosan APBD di DPRD setempat senilai Rp174 miliar.
"Saat anggaran di seluruh dinas di Provinsi Riau mendapat "jatah" rasionalisasi, sebaliknya para wakil rakyat justru seperti menghamburkan anggaran daerah," kata Koordinator FITRA Riau, Usman kepada pers di Pekanbaru, Jumat.
Salah satu yang menjadi kabar santer adalah adanya anggarana untuk honor ajudan merangkap sopir untuk masing-masing anggota DPRD Riau, dan juga biaya plesiran yang katanya kunjungan luar negeri mencapai Rp56,8 miliar.
"Wakil rakyat kok pakai ajudan, ini dimana logikanya, kalau itu tidak menggunakan uang pribadi tidak masalah, tapi kalau menggunakan APBD ini luar biasa," katanya.
Namun, lanjut dia, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi detai berkaitan dengan kebutuhan ajudan bagi masing-masing legislator Riau tersebut.
Tapi yang jelas, demikian Usman, ini berkaitan dengan rasionalisasi, dimana seharusnya seluruhnya, baik eksekutif maupun legislator melakukan efisiensi APBD.
Apapun alasannya, lanjut dia, kuasa anggaran yakni Sekretaris Daerrah Provinsi Riau, harus berani untuk tidak mengesahkan kebutuhan legislator yang berlebihan itu.
"Kuasa anggaran jangan takut dengan dewan, jika ada tekanan politik yang salah, ya dilaporkan saja ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.
Kata Usman, yang jelas untuk hanya seorang anggota DPRD Riau tidak layak mendapatkan pengawalan atau ajudan.
"Wakil rakyat kok pakai ajudan, ini namanya tidak rasional," demikian Usman.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang dikonfirmasi mengatakan dirinya akan memberikan penjelasan nanti.
"Sekarang masih di dalam pesawat, nanti... nanti, ya," katanya.
FITRA: Biaya Plesiran Anggota DPRD Riau Mencapai Rp56,8 Miliar!!!
