Ditemukan Banyak Masalah, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sarankan Pilkada Ditunda

id ditemukan banyak, masalah wakil, ketua dprd, pekanbaru sarankan, pilkada ditunda

Ditemukan Banyak Masalah, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sarankan Pilkada Ditunda

Pekanbaru (Antarariau.com) - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru meminta Komisi Pemilihan Umum setempat menyelesaikan temuan Daftar Pemilih Ganda (DPT) ganda agar tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017.

"Yang DPT ganda harus dipastikan diberi hanya satu surat undangan," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul di Pekanbaru usai dengar pendapat (hearing) dengan KPU, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), dan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, untuk membahas tentang persiapan Pilkada 2017, Senin.

Hotman menyebutkan tujuan hearing ini mempertanyakan jumlah DPT Pekanbaru yang sebenarnya.

Selain itu juga diduga adanya DPT ganda dari laporan yang masuk oleh masyarakat ke pihaknya.

"Termasuk jumlah pemilih pemula yang ada di Kota Pekanbaru," ucap Hotman yang didamping Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga dan anggota lainnya, Ida Yulita Susanti, Maspendri, Yose Saputra serta Tarmizi Akhmad dalam hearing tersebut.

Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga juga mempertanyakan tentang DPT ganda yang didapatinya di Daerah pemilihan Kecamatan Payung sekaki dan Tampan.

Dalam pertemuan yang sempat alot dan panas tersebut Jhon Romi Sinaga sebagai wakil rakyat Dapil Tampan dan Payung Sekaki, menemukan secara langsung amburadulnya DPT.

Bahkan Romi sempat berpikir, Pilkada Pekanbaru ini pantas ditunda dulu, karena masih amburadul.

"Saya telah melakukan tinjauan di lapangan seperti di TPS 53, 57, 60, di Kecamatan Tampan terdapat DPT ratusan. Namun keberadaan penduduknya hanya puluhan saja, sementara selebihnya fiktif tidak tinggal di lokasi tersebut," ungkap Romi sambil memperlihatkan data yang didapatnya.

Namun saat ditanyakan, justru temuan ini tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Disdukcapil, KPU, dan Panwaslu.

Bahkan Romi kembali menegaskan jika memang mereka tidak percaya dengan temuannya dilapangan, dipersilahkan KPU dan tim ikut berjalan bersamanya menelusuri kembali RT/RW untuk memverifikasi kebenaran data yang dimilikinya itu.

"Data saya bisa dipertanggungjawabkan, ada sekitar 30 TPS yang kami datangi. Setiap malam saya pulang jam tiga untuk meninjau ini. Boleh jalan sama saya ke RT. Ini serius, terdaftar sebanyak ini, yang ada orangnya hanya beberapa, yang lainnya ke mana," tanya Romi.

Romi juga mengingatkan KPU, Panwas, Dukcapil jangan menelan mentah-mentah data yang didapati dilapangan oleh petugas, namun tanpa dilakukan verifikasi.

"Temuan kami banyak, anggota kami banyak, ini bisa menjadi senjata pamungkas bagi saya dan kawan-kawan lain nantinya, maka mari benahi 10 hari ke depan," pinta Romi.

Romi juga sempat melontarkan bahwa dengan kondisi saat ini, ia berpikir bahwa Pilkada Pekanbaru ini pantasnya ditunda.

"Kalau kondisi seperti ini masih amburadul, tunda saja Pilkada ini," tegasnya dalam hearing tersebut.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Pekanbaru, Amiruddin Sijaya menanggapi hearing tersebut menyampaikan bahwa masalah kependudukan bersifat mobile dan berpindah-pindah. Atau sesuatu yang bergerak, inilah yang bisa menimbulkan dugaan DPT ganda, serta adanya sejumlah penduduk yang tidak masuk dalam DPT.

"Sebenarnya kita tidak temukan adanya DPT ganda, namun jika ada perubahan sedikit saja, contohnya pada alamat padahal orang yang sama, maka pada Sistem Data Pemilih (Sidalik) tercatat itu tidak dianggap ganda itulah yang menjadi perbedaan," urai Amiruddin Sijaya.

Sementara KaDisdukcapil Kota Pekanbaru, Baharuddin, mengatakan DPT ganda tidak mungkin terjadi karena semua sudah terdata. Kalaupun terjadi tapi kecil kemungkinan.

Untuk itu pihaknya hanya bisa memberikan solusi menghimbau kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan memiliki KTP elektronik namun belum masuk dalam DPT untuk dapat datang langsung ke Disdukcapil meminta surat keterangan (Suket).

"Bagi masyarakat yang tidak masuk dalam DPT segera mengurus Suket pengganti KTP, itu bisa dipakai memilih," tegasnya.