Oleh Adriah Akil
Tembilahan, (Antarariau.com) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau Muhammad Wardan meyambut baik dan memberikan apresisasi terhadap inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mendorong daerah berbagi sistem tata kelola pemerintah dalam membangun peradaban baru.
"Saat ini sistem tata kelola kepemerintahan Kabupaten Inhil masih banyak yang harus dibenahi, namun sebagai aparatur negara kita sudah harus siap melakukan inovasi baru ke arah yang lebih baik terutama dalam penerapan E-Planning, E-Budgeting, E-Paymen dan E-goverment dalam rangka memajukan daerah, khusunya Kabupaten Inhil," ucap Bupati Kabupaten Inhil Muhammad Wardan, Selasa.
Ia menjelaskan sejalan dengan percepatan reformasi birokrasi, kinerja aparatur akan lebih efisien jika menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik.
"Terutama dalam mewujudkam e- goverment, dengan kualitas layanan pemerintah yang lebih baik akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kepemerintahan," ucapnya.
Selain itu, hal ini juga dapat meminimalisirkan biaya administrasi, sebagai peluang mendapatkan sumber pendapatan baru, mencipatakan pelayanan bublik secara cepat dan tepat, menjawab berbagai persoalan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Ia juga menilai, pengembangan E-Planning maupun sistem informasi pelayanan perizinan terpadu ini merupakan jawaban pokok dan langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
Dengan adanya Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik ini pula, kami menghimbau kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil agar segera mengimplementasikan tata kelola kepemerintahan tersebut.
"Hal ini juga, sebagai rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas secara optimal," jelasnya. (Adv)
Bupati Inhil Dukung Inisiasi KPK RI Terkait Tata Kelola Pemerintahan
