Sekda: Akhir Agustus Realisasi APBD Riau Capai 50 Persen

id sekda akhir, agustus realisasi, apbd riau, capai 50 persen

Sekda: Akhir Agustus Realisasi APBD Riau Capai 50 Persen

Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau optimistis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 50 persen di akhir Agustus 2016 dan serapan anggaran saat ini baru 33 persen.

"Beberapa SKPD tercatat merah dengan serapan anggaran dibawah 40 persen, namun realisasi fisiknya sudah jalan. Kita optimis minggu depan di akhir Agustus sudah diatas 50 persen," kata Sekda Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Senin.

Ia memaparkan, kendala yang sedang dialami oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan catatan "zona merah" dalam artian serapan di bawah 40 persen dan di atas 30 persen disebabkan karena berbagai alasan seperti adanya perubahan penggunaan anggaran sehingga terjadi keterlambatan pencairan yang juga dialami pihaknya di Sekretariat Daerah Riau.

Namun begitu, kata dia, SKPD tercatat dalam "zona kuning" dalam artian serapan anggaran diatas 40 persen menuju 50 persen di antanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Selanjutnya, kata Hijazi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dinas Kehutanan (Dishut), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) bkp2d, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polosi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD).

Hijazi menuturkan, untuk SKPD yang serapannya sudah berada diatas 50 persen bahkan mencapai 60 persen masuk dalam "zona hijau" adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa ( BPM Bangdes), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) serta beberapa satuan kerja lainnya.

"Kita pantau progresnya terus, evaluasi setiap minggu dilakukan, dengan didatangi satu-satu ke satuan kerja terkait," kata dia.

Meskipun begitu, kata dia, evaluasi juga perlu dilakukan di sektor penunjang dalam penyusunan perencanaan program yakni di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) perlunya pengawasan.

"Suatu kegiatan itu, tidak bisa berjalan dengan baik kalau perencanaan tidak baik," katanya.

Makanya kedepan, seluruh kegiatan yang direncanakan harus betul-betul matang, dan metodenya harus baik. Baik secara administrasi maupun secara aturan.

Sebagai informasi, Pemerintah setempat terus melakukan evaluasi 12 SKPD yang memiliki anggaran besar, namun rendah dalam realisasinya. Meski tercatat sudah berproses namun serapan anggaran masih saja pada 33 persen seminggu sebelum berakhirnya bulan Agustus ini.

Oleh: Diana Syafni