Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp320,35 triliun atau 43 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 13 Agustus 2021.
"Untuk program PEN 2021 kita melakukan adjustment yang kuat pada awal Juli khususnya untuk menghadapi PPKM Level 3 dan 4 di Jawa dan Bali," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenkeu kolaborasi dorong peningkatan investasi
Secara rinci, realisasi itu meliputi bidang kesehatan Rp76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Kemudian juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Untuk bidang perlindungan sosial terealisasi Rp97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat PKH bagi 9,9 juta KPM, Kartu Sembako bagi 16 juta KPM serta BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,5 juta KPM.
Kemudian juga Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 948 ribu penerima.
Baca juga: IMF turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI, Kemenkeu: Pemerintah jalankan 5 strategi
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp48 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,01 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
Kemudian juga penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.
Untuk program prioritas terealisasi Rp49,39 triliun atau 41,9 persen dari pagu Rp117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 917,4 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, ecowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Baca juga: Kemenkeu putuskan untuk berikan relaksasi penundaan pembayaran cukai
Kemudian juga ICT seperti penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
Terakhir yaitu insentif usaha terealisasi Rp51,15 triliun atau 81,4 persen dari Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 116.979 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 10.811 WP.
Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.416 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.857 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual untuk 6,64 ribu unit serta PPnBM Mobil bagi enam penjual untuk 89,05 ribu unit.
Baca juga: Kemenkeu paparkan kebijakan penerbitan SBN guna penuhi target defisit APBN
Kemenkeu: Realisasi anggaran PEN capai 43 persen per 13 Agustus
Tangkapan layar - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam acara Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan di Jakarta, Rabu (18/8/2021). (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.)
