Yangon (Antarariau.com)- Pejabat militer dan legislator di Myanmar menyuarakan kekecewaan atas kelambanan pemerintah dalam memerangi obat terlarang dan mendesak peningkatan upaya perlawanan terhadap perdagangan narkotika.
Narkotika menjadi masalah besar bagi pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi, yang memerintah negara besar, miskin dan terpecah belah itu setelah menang pemilihan umum pada November, lapor Reuters.
Sebagian besar narkotika dihasilkan di daerah perbatasan, yang dikuasai suku kecil pemberontak atau milisi bersekutu dengan militer.
"Masalah narkotika menjadi masalah abadi di Myanmar, sama seperti di negara lain," kata harian milik pemerintah Myanmar "Alinn" pada Rabu mengutip Menteri Dalam Negeri Letjen Kyaw Swe.
Myanmar diperintah langsung oleh militer hingga 2011, ketika pemerintahan semi-sipil mengambil alih kekuasaan. Kementerian Dalam Negeri merupakan satu dari tiga kementerian pimpinan militer.
Pernyataan tersebut dibuat dalam diskusi dua hari mengenai masalah terkait narkotika, yang dihadiri hampir 20 orang anggota parlemen.
"Beberapa karyawan pemerintah terlibat dalam penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba," kata legislator Okka Min, Senin, dan mendesak polisi untuk bekerja sama erat dengan masyarakat awam dalam membongkar para penyelundup.
"Meskipun polisi tidak tahu siapa yang menyelundupkan narkoba, masyarakat tahu," tambah dia, "Ketika polisi mencoba menangkap penyelundup atas dasar petunjuk, tidak ada seorangpun yang ditangkap. Tersangka sudah kabur setelah menerima informasi terlebih dulu."
Selama beberapa dasawarsa, Myanmar menjadi penghasil utama candu dan produk turunannya, heroin, dan saat ini juga menjadi sumber utama pil metamfetamin, yang ditemukan di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya, kata badan PBB urusan narkotika dan kejahatan pada tahun lalu.
Data kepolisian menunjukkan 49,95 juta pil disita dalam 2.815 penggerebekan di seluruh Myanmar pada 2015.
Wakil Mendagri Mayjen Aung Soe, menyebutkan sejumlah langkah yang direncanakan untuk memerangi masalah narkoba.
"Akan diupayakan lebih banyak anggaran dari pemerintah, pasukan polisi akan diperluas dan undang-undang untuk melawan narkotika akan diamendemen, selain melakukan kampanye mendidik," katanya.
