Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Baihaki Aduha menyatakan bahwa gejolak lima desa antar Kampar-Rohul masih juga ada hingga saat ini, apalagi setelah dikeluarkannya meputusan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Sampai hari ini gejolak antar desa masih juga ada, meskipun Mendagri menetapkan bahwa lima desa iu masuk dalam Kabupaten Kampar. Akan tetapi interen masyarakat tersebut menyampaikan bahwa faktanya
Seperti ayam yang tidak punya induk saja," ungkapnya saat mengunjungi Komisi A DPRD Riau, Pekanbaru, Senin.
Untuk diketahui, lima Desa yang menjadi perebutan adalah Desa Rimbo Jaya, Desa Rimbo Makmur, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, dan Desa Tanah Datar. Kelimanya menjadi konflik dipicu oleh penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 oleh KPU Riau berdasarkan putusan MA yang memasukkan lima desa tersebut ke wilayah Kabupaten Kampar.
Sebelumnya lima desa ini masuk Kabupaten Rohul. Lebih lanjut, hingga saat ini lima masyarakat tersebut masih dibinguungkan karena mau masuk Kampar tidak bisa, ke Rohul juga tidak bisa.
"Begitu banyak permasalahan di masyarakat, mulai dari kesehatan dan pendidikan. Kondisi kesehatan yang tidak didapatkan seperti vaksin pin polio," ujarnya.
Kemudian, ia beserta rombonganya meminta kepada DPRD Riau untuk mendesak Pemprov daerah setempat agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut, agar kepentingan masyarakat bisa tersampaikan.
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby dalam pertemuan itu mengatakan, sebaiknya pertemuan tersebut dijadwal ulang dengan mengundang pihak biro hukum Pemprov, Badan Perbatasan Wilayah Riau, DPRD Kampar dan Rohul, Kepala desa, Kabag Hukum kedua daerah, dan lain-lainnya.
"Jika saya berpendapat sebaiknya dijadwal ulang, karena saat ini akan menjadi sekedar perbincangan saja," ujar Suhardiman Amby.
Sementara itu Kepala Desa Muara Intan, Ramlan menyebutkan bahwa selama ini masyarakatnya cukup kecewa karena yang menentukan keputusan tersebut hanyalah pihak pusat saja.
"Selama ini masyarakat kami cukup kecewa, karena bahwasanya masyarakat tidak bisa menentukan harus kemana. Yang menentukan hanyalah orang diatas saja, kalau bisa masyarakat ikut bisa menentukan," ungkapnya usai pertemuan.
Katanya lagi, kami merasa kesulitan karena masyarakat ada yang ke Kampar dan sebagian ke Rohul. Permasalahanny ketika surat-menyurat dan administrasi. Selama sepuluh tahun di lima desa tersebut mempunyai dua kepala desa dalam satu desa.
Dari pertemuan tersebut didapatkanlah hasil bahwa akan dijadwalkan lagi pada Kamis, minggu depan bersama pihak-pihak yang terkait. (Nella Marni)
5 Desa Masih Bergejolak, DPRD Rohul Mengadu ke DPRD Riau
