Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi bidang hubungan masyarakat menggelar lokakarya dengan sejumlah media di Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai suatu upaya pengawalan korupsi yang menjadi perhatian di provinsi setempat.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha dalam pembukaan kegiatan di Pekanbaru, Selasa mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rencana aksi anti korupsi pemerintah di Riau untuk dikawal. Pasalnya tingkat korupsi di Riau sudah bisa dikatakan sangat parah.
"Ada 20 perkara di Riau. Ini bisa dikatakan parah. Mulai dari level eksekutif dan legislatif sehingga Riau menjadi prioritas KPK. Makanya perlu dukungan media agar berhasil," katanya.
Dia mengatakan bahwa dalam hal pemberantasan butuh pengawalan media melalui fungsi kontrol. Media diminta mewartakan ada program besar di Riau untuk rencana aksi pemberantasan korupsi sehingga pembangunan terasa oleh masyarakat.
"Lokakarya ini mengundang Pemateri yakni Imam Wahyudi dari Dewan Pers, Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Juga Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers," lanjutnya.
Imam Wahyudi dalam penyampaiannya mengatakan bahwa media memiliki dosa akan terjadinya berbagai peristiwa. Dia contohkan seperti Timor Timur yang tiba-tiba saja merdeka, padahal sepertinya tidak ada masalah.
"Ketika dibuka pintu, Timtim lepas. Salah satunya karena dosa media karena seharusnya jadi mata dan telinga publik apa yang terjadi sebenarnya di Timtim," ujarnya.
Menurutnya pada zaman Orde Baru Media tidak berani diberitakan karena rezim orde baru juga. Pers orba dulu hati-hati buat berita seperti berita demo karena tidak bisa buat sendiri, tapi harus pinjam mulut dulu misalnya dari DPR, kalau tidak bisa wajib lapor.
Sementara saat ini media sudah bebas sehingga harus sudah bisa terlebih dulu mengawal korupsi. Seperti halnya dengan kepala daerah yang melakukan korupsi.
Kawal Korupsi di Riau, KPK Gelar Lokakarya dengan Sejumlah Media
