Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman belum menentukan sikap terkait penundaan pelantikan dua kadernya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan dan Rokan Hulu.
"Kita hari ini berbicara masalah birokrasi. Kalau bicara masalah partai nanti lain lagi," kata Arsyadjuliandi yang ditemui Antara di Gedung DPRD Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Selasa.
Arsyadjuliandi mengatakan hal tersebut dalam posisinya sebagai sebagai Plt Gubernur Riau. Dia bersama sejumlah pimpinan dewan mengunjungi Gedung DRPD Riau dan melakukan konferensi pers terkait adanya penundaan pelantikan itu.
Sementara itu, saat dikejar dalam posisinya sebagai ketua DPD Golkar, ia tetap mengelak dan tidak bersedia memberikan sikap terkait penundaan tersebut.
Sedianya pada Selasa pagi ini dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan pasangan Bupati Pelalawan M Harris - Zardewan dan Rohul Suparman - Sukiman. Namun, pada Senin malam tadi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendadak menunda pelantikan Bupati Rokan Hulu terpilih, Suparman.
Kemudian, pelantikan kedua Bupati justru ditunda dengan alasan adanya masalah administrasi. Untuk diketahui, kedua pasang bupati terpilih itu merupakan kader Golkar yang memenangi pertarungan Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu.
Dari lokasi pelantikan terpantau cukup banyak papan bunga ucapan selamat atas pelantikan tersebut. Namun, polisi menyiapkan sebuah baliho berukuran besar yang bertuliskan pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati ditunda. Hingga berita ini diturunkan, ratusan personil TNI dan Polri terlihat berjaga-jaga di lokasi pelantikan tersebut.
Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi itu mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang kecewa atas tertundanya pelantikan tersebut.
Hal senada disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Riau, Sunaryo yang mengatakan bahwa pihaknya akan segera menemui Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo guna membahas penundaan tersebut.
"Sore ini kami akan ke Jakarta. Kita memang harus mendesak, dan kita DPRD punya jalur sendiri. Ini masalah kita bersama," katanya.
Akibat penundaan pelantikan itu, sejumlah massa pendukung Suparman-Sukiman terlihat sangat kesal. Bahkan, mereka sempat mengeluarkan amarah kepada Plt Gubernur Riau yang berkunjung ke Gedung DPRD Riau, Selasa siang.
Proses pengambilan sumpah dan pelantikan ini sendiri menyedot perhatian masyarakat lantaran Suparman, Bupati terpilih asal Rokan Hulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Suparman di tetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD Provinsi Riau tahun 2014 dan 2015.
Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pelantikan Kadernya jadi Bupati Rohul Ditunda, Golkar Riau Belum Ngapa-Ngapain
