Bupati Kampar Minta SKPD Gesa Pembangunan

Kampar, (Antarariau.com) - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar harus bergerak cepat dalam menggesa pelaksanaan pembangunan tahun 2016 ini.

Demikian ditegaskan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer SH saat memberikan arahan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kampar yang diadakan di ruang rapat Kantor Bupati lantai III di Bangkinang pada Senin (29/2).

Tampak mendampingi Bupati yakni Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Setda Kampar Nurbit. Dikatakan, Bupati Kampar bahwa seluruh SKPD harus dapat melaksanakan kegiatan rutin sesuai dengan jadwalnya.

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan percepatan pembangunan harus dengan segara dilaksanakan,”kata Jefry Noer.

Oleh sebab itu, Jefry menekankan kepada seluruh Kepala SKPD apa yang dapat dijalankan dan diproses yang dilalui untuk dapat mengikuti proses tersebut sehingga APBD Kampar dapat dilaksanakan dalam untuk pembangunan.

Jadi, lanjutnya, Kepala SKPD bekerja secara kedinasan bukan kerja individu, tidak ada kesan Kepala dinas tidak hadir bukan berarti kerja harus berhenti. Bupati menyebutkan bahwa seharusnya Kadis banyak melakukan peninjauan kelapangan langkah-langkah apa kedepan agar lebih maju lagi.

“Oleh sebab itu kesolidan Dinas tergantung kepada Kepala SKPDnya masing-masing sehingga fungsi dinas dapat berjalan dengan maksimal,”ucapnya.

Para Kepala SKPD diharapkan punya terobosan-terobosan dalam dalam peningkatan baik dalam bentuk Pendapatan asli Daerah (PAD) maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Buat terobosan-terobosan dalam memajukan masyarakat. Jangan hanya Bupati saja yang buat terobosan kepala Dinas selaku pelaksanan teknis harus juga membuat terobosan-terobosan. Inilah gunanya para kepala SKPD untuk memikirkan tekhnisnya. Ini kekuatan yang luar biasa,”jelasnya.

Mengenai peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) Bupati Kampar meminta kepada Satuan Kerja Satker (Satker) terkait untuk dapat mengambil peluang-peluang sehingga akan dapat memberikan peningkatan PAD.

Misalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Kampar memikirkan bagaimana cara yang paling efektif dalam membina pandai besi di Rumbio, apa saja kendalanya dan bagaimana pemasarannya. Ini akan mempunyai multi efek yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Begitu pula dengan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Kampar harus dapat melakukan pelayanan ke seluruh wilayah di Kabupaten Kampar. Sebab, disinyalir banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar tidak memiliki izin dari Kampar tapi dari Kabupaten/kota lain, apalagi yang berada di pinggiran kota Pekanbaru.

“BPTPM agar dapat mendata dan mengkaji ulang terhadap perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kampar,’’tegasnya.

Hal tersebut juga berlaku bagi dinas-dinas yang dapat menghasilkan PAD untuk dapat bekerja keras dalam mencari peluang-pelunag yang ada semisal penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pajak papan reklame, izin dan pajak pendirian tower, dan lain sebaginya tentunya dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat pada akhir-akhir ini sumbangan yang diterima oleh Kabupaten Kampar yang bersumber dari Pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang cenderung semakin menurun.

“Oleh karena itu mari kita perketat Ikat pinggang, sehingga program pembangunan tetap dapat terlaksana dengan maksimal, salah satunya adalah dengan peningkatan PAD,’’tukasnya (adv).