Pekanbaru, (Antarariau.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendampingi Provinsi Riau dalam pengelolaan energi sumber daya mineral seperti minyak dan gas bumi yang banyak terkandung di daerah tersebut.
"Provinsi Riau punya sumber daya alam yang banyak, sehingga kami datang untuk membantu mendampingi supaya dikelola dengan transparan dan akuntabel," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif di Pekanbaru, Kamis.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan supervisi sektor energi tahun 2016 yang dihadiri oleh Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Wakil SKK migas, Dirjen Migas, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman sebagai tuan rumah.
Menurutnya Riau punya kekhususan karena punya sumber daya alam yang banyak, maka pelaporan korupsi juga banyak yang masuk. Oleh karena itulah, lanjut dia, kedatangannya bertujuan untuk mengawasi semua kekayaan alam di Riau.
Terkait dengan energi dan sumber daya mineral, dia menegaskan KPK menaruh perhatian besar karena potensi yang besar mulai dari hulu ke hilir. Maka prosesnya itu yang perlu perbaiki karena kata dia negara sudah ditaksir rugi triliunan rupiah.
"Adapun pola pendampingan yang dibentuk KPK adalah dengan membentuk Satuan tugas (Satgas) yang akan membantu dalam pengelolaan energi sumberdaya mineral," ujarnya.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau membenarkan hal tersebut bahwa untuk energi Provinsi Riau salah satu yang akan didampingi KPK. Dikatakannya bahwa itu diminta langsung oleh Pemprov Riau dan direspon langsung.
"Kita berterimakasih untuk itu. Apalagi masyarakat ingin tahu terkait berapa bagi hasil untuk daerah, dari sisi bisnisnya berapa. Jadi dengan didampingi KPK kita akan tahu semua, " katanya.
Ia menjelaskan bahwa dari sektor migas selama ini pihaknya tidak mendapatkan informasi sebenarnya terkait bagi hasil tersebut. Riau hanya menerima laporan dan uang yang diberikan.
"Karena sudah ada aksesnya segala setuatu yang menyangkut lifting migas akan transparansi dan akuntabel. Yang selama ini kita ingin tahu berapa bagi hasil untuk daerah dan berapa bagi hasil untuk perusahaan, semua akan transparan nanti," ujarnya.
Oleh Diana Syafni
Pengelolaan Migas Riau Didampingi KPK, Gubri: Biar Tahu Berapa Sebenarnya
