Terkait pengelolaan Blok Rokan, LaNyala: Jangan berdalih Gross Split, pilih mitra sesama BUMN

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti minta Pertamina Hulu Rokan (PHR) tetap perhatikan mitra bisnis atau vendor dari pengusaha lokal di Provinsi Riau sekaligus memastikan tenaga kerja perminyakan, khususnya tenaga kerja lokal eks PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tetap dipekerjakan.

"Saya minta PHR fokus pada dua hal. Pertama soal tenaga kerja, kedua soal kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Ini penting karena menyangkut daerah penghasil," ungkap LaNyalla di Dumai, Selasa (1/9/) petang, kepada Presiden Direktur PHR Ricardo Perdana Yudantoro dalam agenda kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Provinsi Riau yang berlangsung selama tiga hari.

Kepada awak media, Senator asal Jawa Timur itu memaklumi bahwa PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan pada 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis karena kerja sama Production Sharing Contract (PSC) yang dianut menggunakan skema gross split. "Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama," tukasnya.

Sebab, di mata LaNyalla, BUMN dan anak cucunya, semangatnya ada dua, pertama penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tidak mampu. Kalau apple to apple pasti BUMN dan anak cucunya pasti bisa lebih murah, karena mereka punya induk dan holding, dan bisa melakukan subsidi silang. "Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal," tandasnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu juga mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina, dimana sempat mengalami penurunan drastis produksi. Ia minta agar proses transisi ini berjalan baik, agar pada 9 Agustus tahun depan, PHR dapat menjaga kinerja lifting minyak. "Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga," pungkasnya.

Memang, Yudantoro sempat mengeluhkan beberapa agenda teknis dalam rangka persiapan transisi alih kelola masih mengalami hambatan. Terutama aspek teknis penyiapan titik sumur baru di lokasi saat ini. "Kami saat ini belum bisa masuk ke lokasi, karena masih dalam Kelola PCI, sementara kami harus menyiapkan titik sumur baru, dan itu harus dilakukan minimal enam bulan sebelum Agustus tahun depan," tandas mantan SVP Eksplorasi Direktorat Hulu Pertamina itu.

Sebelum bertemu PHR, LaNyalla yang didampingi wakil ketua Sultan Baktiar Najamudin terlebih dahulu bertemu Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dan VP Operation CPI Nurhasan di Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta SKK Migas memastikan proses transisi berjalan baik. "Libatkan juga Pemda secara aktif dalam proses transisi ini, sehingga semuanya lancar dan tidak terjadi kendala di lapangan," ujarnya.

Sebab, menyangkut pipa alir atau jalur pipa minyak ke Pelabuhan Dumai yang melintasi beberapa kabupaten masih ada beberapa masalah di lapangan terkait klaim kepemilikan tanah dan lainnya. "Di sini saya minta pemda berperan aktif membantu. Karena itu saya minta SKK Migas, maupun PHR libatkan pemda secara aktif. Termasuk terkait inventarisasi aset dalam proses transisi ini," paparnya.

Dalam kunker itu, turut hadir tiga Senator asal Riau, Misharti, Edwin Pratama Putra dan Muhammad Gazali. Juga tampak Senator asal Sumatera lainnya, Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Bustami Zainudin (Lampung), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali, keduanya dari Bangka Belitung.