Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan kepala desa di Provinsi Riau untuk tidak tergoda karena makin besarnya alokasi dana desa (ADD) sehingga diselewengkan untuk kepentingan pribadi, bahkan korupsi.
"Saya ingatkan kepada kepala desa karena dana desa ini makin besar, nanti begitu melihat dananya sampai Rp1 miliar, jangan buat kawin lagi," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan pengarahan tentang antisipasi gangguan anarkisme, radikalisme dan terorisme di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi dana desa karena diharapkan motor penggerak ekonomi di setiap daerah di Nusantara nantinya akan berawal dari desa. Jumlah total penerima akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga sebanyak 74.754 desa.
Begitu juga total dana desa secara keseluruhan, seperti dari alokasi APBN hingga bagi hasil pajak dan retribusi daerah, akan terus ditingkatkan dari tahun ini sekitar Rp87,66 triliun, menjadi Rp175,5 triliun pada 2018. Itu artinya, tiap desa rata-rata akan menerima Rp1,2 miliar pada tahun ini dan akan meningkat hingga Rp2,2 triliun pada 2018.
"Tahun ini saja, dana desa untuk Riau mencapai hampir Rp1 triliun untuk 1.592 desa. Coba tolong ini diawasi bersama, dan langsung laporkan kalau ada pelanggaran," tegasnya.
Luhut berpesan agar semua pihak harus saling mengawasi agar penggunaan dana desa tepat sasaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana desa yang efektif diyakininya akan mencegah berkembangnya gerakan radikalisme dan anarkisme.
Kuncinya adalah, Luhut meminta agar dana desa yang ada harus berputar di desa itu sendiri. Setiap proyek melibatkan masyarakat setempat agar membuka lapangan pekerjaan baru.
"Kalau dana desa ini digunakan dengan benar, saya yakin tak ada lagi orang ikut gerakan radikal dan anarkis karena semua orang bisa bekerja," ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar setiap kepala desa fokus menggunakan dana desa untuk pemerataan pembangunan. "Supaya pembangunan jangan hanya dinikmati orang di Pulau Jawa saja, karena dampak dana desa sangat besar untuk meningkatkan ekonomi warga, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mencegah terjadinya terorisme," tutup Luhut.
