Rokan Hilir, (Antarariau.com) - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Surya Arfan menegaskan, dampak menurunnya dana perimbangan membuat anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dipangkas 20-40 persen, namun ia berharap semua program yang telah direncanakan tetap berjalan.
"Pengurangan berkisar antara 20-40 persen, dan selanjutnya pemerintah daerah akan melaporkan hasil ini kepada pihak DPRD Rohil," kata Sekda usai memimpin rapat interen Finalisasi Rasionalisasi APBD Rohil 2016, Jumat.
Ia menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp2,7 triliun dan sudah disampaikan pagunya kepada seluruh SKPD secara proporsional, bahkan telah disepakati bersama.
"Hari ini sengaja kita undang semua Kepala SKPD dan Bagian termasuk camat, terkait kesepakatan untuk mengecek program belanja rutin dan perjalanan dinas yang dikurangi. Tahun ini diperkirakan total Rp812 miliar yang dipangkas akibat penurunan harga minyak," ujar Sekda.
Meski demikian, terang Sekda strukturnya tetap, hanya saja untuk yang memang bisa dilaksanakan diberikan tanda bintang.
"Kita tidak mau kalau dipaksakan nanti malah tidak ada anggarannya," sebut dia.
Bagi pihak kecamatan yang dijanjikan program oleh Bupati, apabila nanti tidak terealisasi diharapkan dapat memahami dengan kondisi anggaran yang dipangkas tahun ini.
"Apabila tahun ini belum terlaksana, bukan tidak mau namun karena kondisi anggaran yang ada. Kita juga minta kepada camat untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat," pintanya.
Ia mencontohkan, dalam Bansos adanya pengurangan jumlah dikarenakan kondisi yang terjadi saat ini, termasuk keluhan dari Dinas Sosial terkait bantuan bencana alam juga salah satu sektor pemangkasan anggaran tersebut.
"Struktur tetap menjadi acuan, hanya saja tahun ini kita tunda dulu. Tapi yang jelas anggaran yang dikurangi itu seperti belanja rutin dan perjalanan dinas, namun kita berharap akan ada kenaikan harga minyak sehingga diharapkan adanya penambahan dalam APBD Perubahan 2016 nantinya," tuturnya.
Hal lainnya adalah pemotongan dilakukan merata termasuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Kita tidak bicara berapa miliar, namun ada batasan 20-40 persen. Untuk pendidikan berkisar 20 persen," katanya.
Solusi sementara saat ini Pemkab Rohil akan terus menggenjot sektor pendapatan asli daerah yang angkanya berkisar mencapai Rp500 miliar setiap tahun.
"Pajak rumah makan dan restoran, parkir, dan sektor lainnya akan kita genjot dan akhir tahun ini bisa menambah anggaran untuk menbangun infrastruktur di Rokan Hilir," imbuhnya (adv)
Oleh Dedi Dahmudi
Dampak Pengurangan Dana Perimbangan, Anggaran SKPD Rohil Dipangkas 20-40 Persen
