Bengkalis, (Antarariau.com)- Karena anjloknya harga minyak mentah dunia, pada tahun 2016 ini, Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan gas (Migas) yang bakal diterima Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, akan berkurang.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri menyebutkan, berkurangnya DBH yang bakal diterima itu berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 ini, APBD kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp 250 miliar.
Guna menutup defisif tersebut katanya anggaran kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2016 akan dirasionalisasi dari yang telah disahkan sebelumnya.
"Misalnya di Bagian Humas, dari total dana kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2016 sekitar Rp 17 miliar akan dirasionalisasi sekitar Rp 3,5 miliar menjadi Rp 13,5 miliar," ujar Johan.
Ia membenarkan jika hingga saat ini kegiatan tahun anggaran 2016 belum terlaksana.
Menurutnya, APBD murni tahun 2016 memang telah disah DPRD Bengkalis pada Rabu, 16 Desember 2015 lalu. namun, katanya lagi, pengesahan oleh wakil rakyat itu bukan berarti kegiatan dalam APBD itu bisa langsung dieksekusi pihak eksekutif.
"Sesuai ketentuan, masih ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya harus dievaluasi atau diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kemudian, hasil verifikasi itu juga harus dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," ujar Johan.
Ia menjelaskan, salah satu tahapan yang menyebabkan sehingga APBD Bengkalis tahun 2016 belum bisa dilaksanakan Pemkab Bengkalis karena belum dilakukannya pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau.
"Informasi yang kita terima, pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau tersebut baru akan dilaksanakan hari ini, Selasa (2/2). Itu pun kalau tidak ada perubahan," katanya menjelaskan.
Berita Lainnya
Dampak Pengurangan Dana Perimbangan, Anggaran SKPD Rohil Dipangkas 20-40 Persen
26 February 2016 19:18 WIB
Di depan Kemenkeu, Bupati Meranti pertanyakan DBH dan anggaran PPPK
09 December 2022 13:58 WIB
Sri Mulyani nyatakan realisasi anggaran DAU/DBH hanya 11,9 persen hingga semester I
12 July 2021 13:48 WIB
Pemprov Riau Rasionalisasi Anggaran Dampak Penurunan DBH
13 November 2015 20:29 WIB
Rendah realisasi pencarian, Pemrov Riau dorong SKPD percepat kegiatan APBD 2022
23 June 2022 7:27 WIB
Hanya Sembilan SKPD Di Rohil Yang Melibatkan TP4D Dalam Kegiatan
27 December 2016 22:20 WIB
Bupati Kuansing: Masih Ada SKPD Yang Tidak Punya Kegiatan
23 August 2016 7:05 WIB
Rekomendasi KPK, Hilangkan Honorarium Kegiatan SKPD Riau Karena Banyak Fiktif
19 May 2016 14:57 WIB