Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau berencana merasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebagai konsekuensi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas yang dipangkas oleh pemerintah pusat pada tahun ini sebesar Rp979 miliar.
"Kita sedang menimbang-nimbang program kerja mana yang akan dievaluasi untuk dibatalkan atau diagendakan untuk menutupi kekurangan itu," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat.
Politisi yang akrab disapa Andi Rachman ini mengatakan Dana Bagi Hasil minyak dan gas (DBH Migas) yang semula diproyeksikan sebesar Rp4,106 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, ternyata dipangkas 25,45 persen sehingga menjadi Rp3,127 triliun yang akan dicantumkan di APBD Perubahan.
Ia mengatakan, penurunan DBH migas merupakan imbas dari merosotnya harga minyak dunia. "Awalnya, harga minyak dunia pada posisi 105 dolar AS per barel. Namun, harga minyak dunia turun pada level 70 dolar AS per barel. Ini berimbas pada pengurangan DBH," katanya.
Selain mengevaluasi program kerja, ia mengatakan pihaknya juga berusaha memaksimalkan penerimaan dari sektor yang selama ini belum tergarap maksimal. Caranya, Dinas Pendapatan Daerah Riau diminta untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pada pemasukan dari pajak dan retribusi.
Sebabnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan dari Rp3,656 triliun menjadi Rp3,407 triliun hingga triwulan III-2015. Karena itu, Pemprov Riau pendapatan Riau pada rancangan APBD-P mengalami penurunan Rp1,14 triliun atau berkurang 15 persen dari sebelumnya dari Rp8,71 triliun menjadi Rp7,407 triliun.
Meski pendapatan turun, lanjutnya, APBD-P 2015 secara keseluruhan bertambah menjadi Rp11,4 triliun atau meningkat dari anggaran murni yang sebesar Rp10,7 triliun. Andi mengatakan pemerintah akan menambah dari dana pendapatan lain sebesar Rp817,7 miliar dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau Viator Butarbutar meminta pemerintah setempat agar tidak berharap banyak dengan DBH migas. Ia menilai, Pemprov Riau harus bisa meningkatkan sumber pendapatan lain. DBH sektor Migas akan terus berkurang disertai kecenderungan turunnya harga minyak dunia.
"Pemerintah perlu memperbaiki struktur ekonomi dalam penarikan pajak dan retribusi," katanya.
Pemprov Riau Rasionalisasi Anggaran Dampak Penurunan DBH
