Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penggunaan earmarking 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp35,1 triliun baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen hingga semester I 2021.
"Kita lihat delapan persen DBH/DAU ini memang mengalami kendala cukup serius. Kita bersama Kementerian Dalam Negeri mencoba mendampingi pemerintah daerah,"kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Baca juga: Airlangga Hartarto sebut realisasi anggaran PEN telah mencapai 31,4 persen per 11 Juni
Sri Mulyani menjelaskan realisasi earmarking DAU/DBH untuk COVID-19 yang masih rendah ini disebabkan oleh adanya kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka mempercepat eksekusi seperti melalui bimtek, sosialisasi, surat, rakor, dan sebagainya.
Sri Mulyani merinci realisasi itu meliputi anggaran penanganan COVID-19 secara umum oleh pemda seperti pengadaan obat suplemen vitamin, APD, dan makanan tambahan dengan alokasi Rp10,7 triliun terealisasi Rp1,7 triliun atau 15,5 persen.
Untuk anggaran dukungan operasional vaksinasi yakni pelaksanaan oleh petugas kesehatan, pengamanan lokasi dan sebagainya dengan pagu Rp6,5 triliun terealisasi Rp0,4 triliun atau 5,8 persen.
Sri Mulyani menuturkan pemerintah mulai melibatkan TNI/Polri untuk mempercepat realisasi pendanaan dari earmarking DAU pada semester II-2021.
Selanjutnya untuk anggaran dukungan PPKM Kelurahan yakni bagi pos komando PPKM Kelurahan sesuai kebutuhan dengan alokasi Rp1,1 triliun terealisasi Rp0,1 triliun atau 8 persen.
Untuk insentif tenaga kesehatan daerah yang dibayarkan oleh daerah dengan verifikasi oleh Yankes daerah dengan alokasi Rp8,1 triliun baru terealisasi Rp0,9 triliun atau 11,1 persen.
Terakhir, untuk kesehatan lain yaitu dukungan sarana dan prasarana darurat, alat kesehatan, belanja bansos selain BLT, pengawasan penerapan prokes, dan lain-lain dengan alokasi Rp8,7 triliun terealisasi Rp1,2 triliun atau 13,4 persen.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN 2021 naik, capai Rp134,07 triliun
Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN telah capai 63,3 persen
