Pekanbaru, (Antarariau.com) - Realisasi Anggaran Endapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau hingga beberapa hari terakhir jelang akhir tahun ini baru mencapai sekitar 56-57 persen dari total anggaran yang disahkan dalam APBDP hampir Rp11,4 triliun.
"Realisasi hari ini saya belum lihat, mudahan meningkat terus. Terakhir dua hari lalu 56-57 persen," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman ketika ditemui usai Acara Sumpah Dokter di Universitas Riau di Pekanbaru, Rabu.
APBDP sendiri baru disahkan pada pertengahan November lalu. Jumlah yang hampir Rp11,4 triliun itu berasal dari pendapatan Rp7,407 triliun tambahan pendapatan lain-lain sebesar Rp871,7 miliar dan pembiayaan daerah dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit yakni sebesar Rp3,980 triliun.
Terkait akan rendahnya serapan anggaran sudah terlihat dengan proyeksi sisa lebih anggaran saat pengesahan APBD 2016 APBD 2016. Anggaran yang disahkan melewati tenggat waktu 30 November berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri itu berjumlah Rp11,2 triliun dengan prediksi silpa Rp3,5 triliun.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan adanya pembatalan pencairan dana beasiswa yang sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015. Menurutnya itu merupakan bukti ketidakmampuan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Riau, Oyong Ezeddin.
"Waktu yang menjadi alasan mereka, itu pandai-pandai mereka saja. Kepala SKPD nya tidak mampu bekerja," kata Anggota Komisi E DPRD Riau ini.
Tidak hanya itu, mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini pun menilai Plt Gubernur Riau tidak bisa mengawasi bawahannya. Oleh karena itu, dia meminta Plt Gubernur Riau melakukan evaluasi seluruh SKPD yang ada.
"Sebagai seorang pemimpin, Plt tidak mampu mengontrol anak buahnya, makanya jadi begini. SKPD tidak jalan, dia diam saja. Kesannya seperti ada kesengajaan di antara mereka," ujar Politisi Hanura ini.
Realisasi APBD Riau 2015 Baru 57 Persen
