Kemendagri tekankan pemerintah daerah agar percepat realisasi APBD

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riaua antara,Kemendagri

Kemendagri tekankan pemerintah daerah agar percepat realisasi APBD

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah agar mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran.

"Daerah tidak perlu ragu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan sudah ditetapkan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu.

Terlebih, kata dia ada dukungan yang kuat dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), termasuk dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum (APH).

Fatoni menekankan daerah perlu memulai kegiatan sejak awal tahun, sehingga masyarakat dapat segera merasakan dampak pembangunan.

Selain itu, kualitas pelayanan publik juga bisa segera meningkat, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Agar uang segera beredar di masyarakat dan segera dibelanjakan, ekonomi di daerah bisa bergerak, swasta juga terpancing untuk membelanjakan uangnya,” kata Fatoni.

Fatoni juga meminta pemda agar melakukan percepatan kegiatan dan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban, baik fisik maupun keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Meskipun melakukan percepatan kegiatan, Fatoni tetap mengingatkan pemda agar memegang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam merealisasikan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan daerah perlu memaksimalkan APBD guna pengendalian inflasi daerah.

Forkompinda dan pihak terkait pun menurut dia juga perlu memberikan pendampingan pada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan APBD.

Baca juga: Bupati Meranti harap pusat tambah DAU dan DBH untuk entaskan kemiskinan ekstrim

Baca juga: Kemendagri tekankan butuh sinergi untuk jaga netralitas ASN di Pemilu serentak 2024