Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Masih Tinggi

Sambungan dari hal 1 ...

"Mengacu pada kondisi perekonomian nasional saat ini, pertumbuhan di atas 5 persen saja masih sulit untuk direalisasikan," kata Ikhsan.

Meeski faktor eksternal berkontribusi besar terhadap kondisi ini, pemerintah dianggap belum memiliki langkah taktis untuk mengantisipasi kondisi ini.

"Padahal terdapat banyak bukti dan data yang memperlihatkan tren perlambatan ekonomi dunia untuk beberapa waktu ke depan," katanya.

Berbagai program kesejahteraan tampak begitu banyak digulirkan untuk menunjang visi dalam bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan, mulai dari jaminan kesehatan nasional, hingga kurikulum 2015.

"Namun, program-program tersebut menghadapi berbagai penghalang mulai dari fasilitas yang belum menunjang pelaksanaan hingga pertarungan kepentingan antar stakeholder," ujarnya.

Baru-baru ini, kata dia, masalah lingkungan juga menjadi sorotan dan pemerintah dinilai lalai mengantisipasi kebakaran hutan tahunan hingga menjadi berkepanjangan dan berdampak secara global.

Masih Tinggi

Walaupun bisa dibilang masih jauh dari harapan, namun PRN tetap berkomitmen untuk mendukung dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan produk dan pelaksanaan kebijakan publik dalam empat tahun ke depan.

PRN memberikan tiga rekomendasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK untuk perbaikan kinerja dalam sisa masa pemerintahan empat tahun ke depan.

Pertama, pemerintah harus memperkuat basis bukti dari berbagai kebijakan yang telah dan akan dihasilkan, baik di eksekutif maupun legislatif agar substansi dari kebijakan tersebut dapat mencapai target yang dituju.

"Kedua, menggunakan hasil-hasil studi yang mutakhir dan mendalam untuk menentukan dan melaksanakan arah pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan dan perangkat peraturan yang sudah disahkan," kata Ikhsan.

Kemudian yang terakhir, pemerintah harus membuka diri terhadap masyarakat sipil dan lembaga penelitian untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang sedang dirumuskan.

"Hal ini penting untuk mendorong kolaborasi dalam format permanen dan meminimalisir intervensi dari berbagai kepentingan yang berpotensi merugikan kesejahteraan rakyat," katanya.

Sementara itu, menurut hasil survei Indo Barometer menyatakan bahwa Presiden bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh kepercayaan paling tinggi dari masyarakat sebagai motor perubahan.

"Presiden, KPK dan TNI, ketiganya saling berhubungan. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepastian keamanan dan hukum," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis (8/10).

Hasil survei Indo Barometer menyebutkan bahwa KPK, TNI dan Kepresidenan memperoleh kepercayaan tertinggi di mata publik dalam kurun satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Survei ini dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin error sebesar 3 persen.

KPK memperoleh nilai 82 persen, disusul TNI dengan 81 persen dan Kepresidenan RI 78,6 persen.

Dengan demikian tiga lembaga tersebut dapat menjadi motor perubahan Indonesia dalam sektor hukum, keamanan dan ekonomi.

Dari kacamata publik, lanjut Qodari, reformasi kelembagaan paling besar telah dilalui lembaga Kepresidenan dan TNI.

Kepresidenan tidak lagi absolut seperti di masa Orde Baru, reformasi TNI telah berlalu dari dwi fungsi ABRI ke tentara profesional dan KPK sebagai motor pemberantasan korupsi di negara ini.

Selanjutnya, kata Qodari, hubungan Presiden dan semua lembaga negara tergolong baik di mata publik.

"Skor tertinggi adalah antara Presiden dengan Wapres sebesar 83,7 persen dan skor terendah adalah Presiden dengan DPR RI, yaitu 64,9 persen," kata Qodari.

Tegas

Sementara itu dalam penegakan hukum, mayoritas publik sebesar 75,3 persen menilai Presiden Joko Widodo tergolong tegas berkaitan dengan penerapan hukum bagi para pengedar narkoba.

"Publik memberi alasan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat membuat efek jera, sedangkan yang mengatakan Jokowi tigak tegas memberi alasan tidak mengatasi masalah secara langsung dan cepat, banyak pengedar narkoba yang belum diadili dan tidak konsisten," katanya.

Ia juga menyatakan mayoritas publik sebesar 84,9 persen setuju hukuman mati diberikan terhadap para pengedar narkoba.

"Publik memberikan alasan bahwa narkoba dapat merusak generasi muda, hukuman mati dapat menyebabkan efek jera dan penyalahgunaan narkoba bisa menyeret kepada kejahatan lain," tuturnya.

Sementara, responden yang tidak setuju hukuman mati memberikan alasan masih ada cara lain yang lebih manusiawai, melanggar HAM dan hukuman mati tidak menyebabkan efek jera.

Selain kasus narkoba, hukuman mati juga pantas diberikan terhadap para koruptor, pembunuh, dan pelaku kejahatan seksual.

Qadari juga menambahkan terdapat beberapa program pemerintahan Jokowi-JK yang berhasil di mata public. Misalnya, program kesehatan dengan pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedangkan Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte menyatakan bahwa dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo pada hakikatnya masih sangat besar terhadap berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Seperti kita ketahui, pemerintah berhasil mengeluarkan kebijakan strategis tanpa hadangan yang berarti dari kelompok oposisi," kata Philips.

Berbagai kebijakan tersebut, antara lain, penghapusan subsidi BBM dan mempertahankan pilkada langsung dalam UU Pilkada yang baru di mana semula oleh pihak oposisi hendak dijadikan pemilihan tidak langsung melalui DPRD.

"Selain itu, keberanian Presiden Jokowi dalam penunjukan Panglima TNI yang seharusnya dalam rotasi diperuntukkan bagi Angkatan Udara, namun presiden memilih dari Angkatan Darat," kata Philips.

Kesempatan ini paling tidak dapat memberikan sedikit angin segar untuk merumuskan kebijakan yang memiliki efek panjang dan memiliki basis bukti yang kuat.

"Walaupun belum memiliki bentuk yang konkret, pemerintahan Jokowi-JK sudah memperlihatkan sinyal-sinyal positif kepada berbagai pihak yang hendak berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas," ujarnya.