Siak, Riau, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau menggandeng lembaga sertifikasi internasional Forest Stewardship Council (FSC) untuk menyelesaikan konflik lahan dengan melakukan sertifikasi perusahaan kehutanan setempat.
Bupati Siak, Afni Z menyampaikan kerja sama ini merupakan solusi konflik lahan banyak terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Pasalnya dalam sertifikasi oleh FDC salah satu itemnya yakni tidak boleh berkonflik di tempat usaha.
"Dengan ini seorang bupati bisa ikut andil memberikan pengawasan kepada perusahaan tanaman industri. Karena kami yang tahu mana perusahaan yang sudah menyelesaikan konflik atau belum," katanya usai dialog pemangku kepentingan dalam implementasi FDC di Siak, Selasa.
Afni mengaku juga sudah berkomunikasi dengan dua pimpinan grup perusahaan besar daerah setempat yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Arara Abadi Asian Pulp and Paper Sinarmas untuk mengikuti lisensi tersebut. Selebihnya diminta kepada perusahaan penyuplai di bawahnya juga melakukan sertifikasi.
Untuk mewadahi resolusi konflik tersebut pihaknya akan membuat suatu satuan khusus mempercepat realisasi sertifikasi ini. Pihaknya akan membuat FSC berkantor di Siak dan selalu memantau perkembangan dengan melibatkan unsur Pentahelix.
Sementara itu, Direktur Petala Unggul Gesang yang menjadi fasilitator FSC, Nazir Foead mengungkapkan dengan mengantongi sertifikat itu, perusahaan akan lebih dipercaya investor. Kemudian memperluas jangkauan bisnis dan nilai tambah produk karena melakukan usaha dengan tidak melakukan pelanggaran.
"Saat ini kegiatan bisnis itu harus beretika lingkungan dan tidak melanggar hak asasi manusia, mengangkat martabat manusia dan keutuhan ekosistem bumi. Grup besar RAPP dan APP sadar dan ingin menjadi bagian dunia usaha di dunia mengekpresikan manajemen perubahan itu. Satu jalan untuk menjadi masyarakat perusahaan dunia dengan mengikuti program sertifikasi FSC," ungkapnya.
Dia mengatakan perusahaan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan FDC dengan harus melakukan program remediasi. Hal ini untuk memperbaiki dan memulihkan kembali fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengalami kerusakan masa lalu.
"Kami juga berikan kesempatan pihak yang dirugikan oleh perusahaan ruang menyampaikan apa kerugiannya dan berdialog dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Ganti rugi bukan dengan uang tunai, tapi dengan cari lahan di luar perusahaan atau tetangga yang punya lahan kosong," ucapnya.
Dalam kesempatan dialog tersebut hadir langsung Direktur FSC Perwakilan Indonesia, Hartono Prabowo menyampaikan kerangka kinerja sertifikasi. Di samping itu juga jadi narasumber Sosiologi Universitas Riau, Prof. Dr Ashaluddin Jalil, Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, sejumlah perwakilan perusahaan dan perangkat pemerintahan.
