Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa ada sebanyak 796 temuan dalam Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2014, yang nilainya mencapai Rp811,36 miliar dan Rp1,1 juta dolar AS.
"Terhadap temuan itu BPK telah memberikan 2.032 rekomendasi. 66,02 persen sudah ditindaklanjuti, sebesar 32,8 persen belum sesuai rekomendasi, dan 1,11 persen tidak ditindaklanjuti," kata Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Riau dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Riau Pekanbaru, Selasa.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar Pemprov Riau menindaklanjuti LHP yang sekarang dan yang sebelumnya yang tidak sesuai rekomendasi dan tidak ditindaklajuti tersebut.
Dia mengatakan bahwa ada beberapa soal seperti duplikasi catatan, ada aset tapi tidak tercatat, tercatat aset tapi tidak ada. Dia mencontohkan seperti mobil yang tercatat akunnya, namun mobilnya entah berada dimana tak tahu rimbanya.
"Dulpikasi catatan ada yang dicatat dan tidak dicatat. Ada surat tanah, tapi tidak ada tanahnya. Itu yang mesti diurus masalah adaministrasinya," jelasnya.
Meskipun begitu, lanjut dia, nilainya masih dibawah tiga persen sehingga tetap masih mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas. Untuk itu, kata dia, diminta gubernur konsultasi dengan BPK Perwakilan Riau dan perintahkan inspektorat utnuk mengawasi agar soal ini tidak ada lagi.
"Sepanjang aset itu tidak ada unsur korupsi, tetap dapat WTP," sambungnya.
Menurutnya, selama proses pemeriksaan, hubungan BPK dengan Provinsi Riau termasuk kategori yang terbaik. Bahkan, lanjutnya, pelaksanaan rekomendasi Riau lebih tinggi dari pemerintah pusat yang baru menyelesaikan 65 persen rekomendasi, sedangkan Riau 66,02 persen seperti yang tersebut di atas. kategori terbaik..
"Secara nasional Riau termasuk yang terbaik. Kalau kepala daerah serius dan konsentrasi hasilnya juga baik," tambahnya.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengapresiasi LHP BPK RI. Menurutnya pemerintah harus menyelenggarakan dengan ranswparan dan akuntabel.
"Hal itu tercermin dari pengelolaan keuangan yang akuntabel. Untuk itu tata kelola keuangan berkualitas perlu aparat sipil yang handal dan bermoral dengan kerja cerdas dan ikhlas. Jika itu terjadi target WTP bisa diraih tahun depan," ungkapnya.
BPK: 796 Temuan Dalam Laporan Keuangan Riau
