Pekanbaru (ANTARA) - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025 di Provinsi Riau resmi berakhir hari ini, ditandai dengan pengumuman hasil seleksi secara digital di seluruh satuan pendidikan. Tingginya perhatian publik terhadap SPMB tahun ini mencerminkan harapan besar masyarakat akan sistem seleksi yang adil, objektif, dan bebas dari intervensi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan yang berintegritas, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menginisiasi penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan kepala sekolah SMA/SMK, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, hingga tokoh-tokoh penggerak pendidikan.
“Kami bersyukur proses SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan berbasis digital. Pengumuman hasil hari ini menandai keberhasilan semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik. Dinas tidak mentolerir bentuk-bentuk intervensi yang mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya.
PGRI Provinsi Riau, sebagai organisasi profesi pendidik, menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan SPMB yang menjunjung tinggi integritas.
“Kami ingin menyampaikan penghargaan dan dukungan kepada seluruh pihak, baik dari Dinas Pendidikan, panitia SPMB di tingkat dinas, maupun para panitia yang telah bertungkus lumus di sekolah. Tidak ada yang perlu merasa khawatir selama kita menjaga integritas,” tegas Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Adolf Bastian.
“Kita tidak boleh mencederai dunia pendidikan dengan praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan. Prosedur-prosedur lama yang membuka celah intervensi harus ditinggalkan. Tidak ada lagi ruang untuk menerima siswa tanpa mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Ini adalah momentum untuk membersihkan sistem pendidikan kita dari intervensi dan ketidakadilan.”
“Dan bagi yang belum diterima di sekolah negeri, jangan khawatir. Silakan mendaftar ke SMA dan SMK swasta yang juga berkualitas. Pemerintah telah menyiapkan BOSDA Afirmasi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa kurang mampu dengan kuota sekitar 3.000 orang se-Riau. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, dan kita pastikan tidak ada yang tertinggal.”
Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa sistem pendidikan nasional harus terbebas dari prosedur lama yang menghambat pelayanan, serta bahwa anggaran pendidikan harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar berhak.
