Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (4/6) memveto draf resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan pencabutan segera atas semua pembatasan bantuan kemanusiaan.
Draf resolusi itu, yang diajukan oleh 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, didukung oleh 14 dari 15 anggota dewan.
Meski demikian, AS, yang memiliki hak veto, menolak draf resolusi tersebut. Draf resolusi itu menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat atas semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lain, serta pencabutan segera dan tanpa syarat atas semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan distribusinya secara aman dan tanpa hambatan dalam skala besar.
Veto AS sontak menuai kecaman dari para anggota Dewan Keamanan. Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan bahwa China sangat kecewa dengan hasil pemungutan suara pada Rabu tersebut.
Draf resolusi tersebut berisi tuntutan yang paling mendesak dari masyarakat Gaza dan mencerminkan suara mayoritas yang begitu besar dari masyarakat internasional, kata Fu.
"AS sekali lagi telah menyalahgunakan hak vetonya, memadamkan cercah harapan bagi masyarakat di Gaza dan dengan kejam terus membiarkan lebih dari 2 juta orang hidup dalam kegelapan. AS harus menghadapi pertanyaan dari masyarakat internasional," lanjut Fu.
Hasil pemungutan suara pada Rabu itu sekali lagi menunjukkan bahwa akar penyebab ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB dalam memadamkan konflik di Gaza adalah karena AS berulang kali memveto permintaan gencatan senjata yang diajukan oleh Dewan Keamanan. Dan karena sikap AS yang cenderung melindungi Israel, beberapa resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan tidak dapat diimplementasikan secara efektif, kata Fu dalam penjelasannya mengenai pemungutan suara tersebut.
"Veto dari satu anggota tetap tidak dapat menghentikan langkah menuju perdamaian. Kami mendesak AS agar memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, menanggalkan kalkulasi politiknya, serta mengadopsi sikap yang adil dan bertanggung jawab dalam mendukung Dewan Keamanan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan," tutur Fu.
