Jakarta (ANTARA) - Markas Besar TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer (POM) TNI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan polisi militer dalam menghadapi era perkembangan teknologi.
Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan di era perkembangan teknologi informasi saat ini, POM TNI tak lepas dari ancaman cybercrime, penyebaran hoaks, dan kejahatan berbasis media sosial.
"Prajurit POM TNI harus mampu beradaptasi dan bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum berbasis teknologi," kata Richard saat mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat pembukaan Rakornis POM TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan Rakornis POM TNI merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah-langkah operasional Polisi Militer di lingkungan TNI guna menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.
Menurut dia, Polisi Militer TNI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Maka dari itu, POM TNI menjadi ujung tombak dalam menjaga marwah dan profesionalisme prajurit di mata masyarakat.
"Koordinasi dan sinergi antar POM TNI menjadi kebutuhan mutlak untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas pokok TNI," kata dia.
Dia menegaskan bahwa Rakornis POM TNI kali ini harus mengambil porsi sesuai peran, fungsi, dan tugas POM TNI secara terencana dengan prinsip bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna mewujudkan POM TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif (PRIMA).
Di sisi lain, polisi militer pun secara internal harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.
"Jadilah prajurit yang mandiri, militan, dan taat hukum, serta menjadi cermin-cermin nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit," kata dia.
Sementara itu, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan bahwa Rakornis POM TNI itu diikuti oleh 102 orang Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) dari Mabes TNI dan seluruh matra TNI.
Selain membahas peningkatan kapasitas, menurut dia, agenda itu juga membahas mengenai kasus-kasus melibatkan oknum prajurit TNI yang sempat menonjol. Menurut dia, para Dansatpom yang terkait sudah cepat dan tanggap untuk menindak kasus yang melibatkan oknum.
"Sekarang perkara-perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada oditur militer untuk dilakukan proses persidangan," kata Yusri.
