Bengkalis (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, Bagus Santoso, mengikuti rapat pengendalian inflasi nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara daring dari ruang rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis, Selasa.
Dalam rapat tersebut, salah satu isu utama yang disoroti adalah pentingnya jaminan produk halal, terutama dalam konteks bulan Ramadhan. Hal ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan kebutuhan konsumsi masyarakat serta aktivitas perdagangan di daerah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa produk halal tidak semata-mata berurusan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, khususnya dalam sektor perdagangan dan industri makanan.
"Kepastian halal suatu produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Tito dalam arahannya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan harga barang dan memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasar telah memiliki sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengatasi lonjakan harga serta menjamin ketersediaan produk halal yang aman dan terjangkau bagi masyarakat," lanjutnya.
Tito juga menjabarkan bahwa implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akan terus diperkuat agar setiap produk konsumsi masyarakat memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah untuk mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna menjaga daya saing serta memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Bagus Santoso menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis aktif melakukan pemantauan harga dan distribusi barang. Ia memastikan ketersediaan produk halal tetap terjaga dengan harga yang wajar melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelaku usaha, dan pemerintah daerah. "Sinergi ini akan diperkuat guna mendukung percepatan sertifikasi halal dan menjaga stabilitas harga, khususnya di Kabupaten Bengkalis," tegasnya.
