Pekanbaru, (Antarariau.com) - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Sumatera Bagian Utara wilayah Riau menyatakan, sebanyak 134 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di provinsi itu menjual bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi.
"Kalau untuk di Riau sendiri khususnya di Kota Pekanbaru, kita sudah salurkan. Yang beredar di SPBU sekarang itu adalah biosolar," ujar Marketing Branch Manager Pertamina Riau Sumbar Ardyan Adhitia di Pekanbaru, Sabtu.
Pihaknya , lanjut dia, setiap hari menyalurkan biosolar bersubsidi kurang lebih sekitar 66.000 kilo liter per bulan atau 2.200 kilo liter per hari untuk 134 unit SPBU yang beroperasi di Riau.
Jumlah biosolar yang disalurkan ke seluruh SPBU di Riau itu meningkat sekitar tiga persen pada tahun ini, jika dibanding periode yang sama terhitung Januari-Juni tahun 2013 yang hanya sekitar 64.020 kilo liter per bulan.
Namun tecatat pada Kamis (19/6), Polda Riau membongkar penimbunan 13.300 liter biosolar bersubsidi di Pekanbaru yang dibeli dari salah satu SPBU berada di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar atau di Jalan Kubang Raya.
"Kami belum salurkan biosolar untuk satu SPBU yang berada di Jalan Kubang Raya. Pertamina sedang menunggu hasil penyelidikan Polda Riau untuk dijatuhi sanksi dan otomatis SPBU yang beroperasi di Riau berkurang satu unit," katanya.
Disebut biosolar, jelasnya, karena Pertamina mencampur bahan bakar minyak dari fosil jenis solar murni yang disubsidi oleh pemerintah sebesar 90 persen dengan bahan bakar dari unsur nabati biofuel sebesar 10 persen.
Pada Agustus 2013, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan mandatory atau wajib dipenuhi mengenai pencampuran unsur nabati biofuel ke solar murni dan hal tersebut bukan kebijakan karena sejak tahu 2008 sudah dijalanka.
"Tahun 2013 diterbitkan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru dan diberlakukan per 1 Januari 2014. Pertamina harus lakukan penjualan dengan komposisi sebesar 10 persen biofuel dan sisanya solar," ucapnya.
Bank Indonesia Riau bulan lalu menyatakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Agustus 2013 mengenai penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak, belum sepenuhnya terealisai di provinsi tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi sawit, kemudian pelaku industri. Ternyata belum maksimal penyerapan dari kebijakan pemerintah itu mengenai penggunaan biodiesel dalam porsi biosolar," ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau, Mahdi Muhammad.
Akibatnya, lanjut dia, impor bahan bakar minyak terutama solar di provinsi tersebut masih sangat besar atau melebihi impor periode yang sama pada tahun lalu karena produk yang diimpor tidak berkurang.
"Sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah yakni melakukan konversi solar itu dari biosolar dengan penggunaan sebesar 10 persen dari biofuel atau produk turunan minyak sawit mentah," katanya.
Pemerintah berharap kebijakan penggunan biosolar dengan bahan baku minyak sawit mentah (CPO), dapat menekan impor migas dan memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan serta mengurangi beban belanja subsidi energi dengan jumlah mendekati Rp300 triliun pada 2014.
Pertamina: 134 SPBU di Riau Jual Biosolar
