Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta sinkronisasi data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) lewat digitalisasi lebih disempurnakan.
Hal tersebut, menurutnya, penting agar pemadanan data antara APBN dan APBD lebih akurat untuk pengelolaan birokrasi yang lebih efektif.
"Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle-income trap dan middle-income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan bahwa dari segi regulasi, pemerintah pusat telah mendukung melalui Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Selain itu, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Melalui UU HKPD, lanjut Sri Mulyani, pemerintah memperkuat sinergisitas antara kebijakan fiskal pusat dan daerah dengan membangun Badan Akun Standar (BAS).
"Kita terus melakukan sinergi untuk membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital. Tapi, itu (BAS) penting sekali sebagai backbone di dalam pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara tepat waktu," ujarnya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menilai sinkronisasi data anggaran perlu segera direalisasikan agar berbagai program nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penurunan tengkes (stunting) dapat bisa selaraskan ke daerah, sehingga terekam dengan baik.
"Sinergi ini tentu kita harapkan akan memberikan dampak yang selaras dengan apa yang tadi dilakukan di dalam e-government, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.
Baca juga: Canda Airlangga Hartarto soal buku Sri Mulyani sinyal lanjut jadi menteri
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani minta DJP evaluasi terkait dugaan bocornya data NPWP
Berita Lainnya
Basarnas minta Kemenhub beri akses data kapal laut yang berlayar di Indonesia
23 September 2024 17:03 WIB
Menkeu Sri Mulyani pamerkan cara RI investasi SDM lewat pendidikan ke Bank Dunia
23 September 2024 16:46 WIB
Pramono Anung usulkan "Jakarta Fund" untuk fasilitasi kegiatan seni budaya
23 September 2024 16:35 WIB
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serap aspirasi petani di Klaten
23 September 2024 16:20 WIB
Kemasan rokok polos berpotensi untuk hilangkan dampak ekonomi Rp182,2 trilun
23 September 2024 16:02 WIB
Komisi I DPR RI gelar rapat lanjutan soal serangan siber terhadap PDNS
23 September 2024 15:46 WIB
Menkopolhukam: Pemerintah bangun 3 PDN berlokasi di Cikarang, Batam hingga IKN
23 September 2024 14:28 WIB
Putri Wales, Kate Middleton tampil pertama di publik usai perawatan kanker
23 September 2024 14:15 WIB