Staf Ahli Menkumham beri penguatan Tusi serta reformasi birokrasi

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,Kemenkumham Riau

Staf Ahli Menkumham beri penguatan Tusi serta reformasi birokrasi

Staf Ahli Menkumham beri penguatan Tusi serta Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kemenkumham Riau (ANTARA/HO-Kemenkumham Riau)

Pekanbaru (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto memberikan penguatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham Riau bertempat di Aula Ismail Saleh pada Selasa (7/5).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung beserta pejabat lainnya di lingkungan Kemenkumham Riau.

Diawali dengan Laporan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir yang menyampaikan Kondisi dan Capaian di lingkungan Kemenkumham Riau. Kepada Staf Ahli, Kakanwil melaporkan bahwa saat ini, terdapat total sembilan satker di lingkungan Kemenkumham Riau yang telah meraih Predikat WBK oleh KemenpanRB dengan rincian pada tahun 2019 terdapat 1 Satker, pada tahun 2020, 5 Satker dan pada tahun 2021, 3 Satker.

“Pada tahun 2024, telah diusulkan seluruh satuan kerja untuk memperoleh Predikat WBK/WBBM sebagai wujud keseriusan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. terdapat 16 Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham Riau yang lolos ke Tahap Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham,” ujar Budi Argap.

Usai Laporan Kakanwil kegiatan dilanjutkan dengan arahan dan penguatan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto. Dalam paparannya yang terbagi menjadi empat bagian utama, Staf Ahli Bidang Ekonomi menjelaskan tentang Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsi dari Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Visi dan Misi Kemenkumham RI, Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenkumham dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto juga membahas mengenai Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas, lalu mengingatkan kembali Tujuan Reformasi Birokrasi. “Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”, “Laksanakan Tusi penuhi target kinerja” pungkasnya.