Menlu China Wang Yi dijadwalkan akan pimpin rapat DK PBB soal Palestina-Israel

Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi dijadwalkan akan memimpin rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal Palestina dan Israel pada 29 November 2023.

"Sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB pada bulan November, China akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi DK PBB mengenai Palestina-Israel pada 29 November 2023. Anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis China yang juga Menteri Luar Negeri Wang Yi akan berangkat ke ke New York untuk memimpin pertemuan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Senin (27/11).

Sebelumnya Menlu Wang Yi sudah bertemu dengan utusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab yang berasal dari Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina dan Sekjen OKI pada 20 November 2023 di Beijing.

Pertemuan itu bertujuan untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap DK PBB agar gencatan senjata dapat dilakukan sekaligus mengeluarkan resolusi yang lebih tegas.

"Konflik Palestina-Israel telah menyebabkan banyak korban sipil dan menjadi bencana kemanusiaan. Komunitas internasional mengharapkan DK PBB dapat memenuhi tanggung jawab utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memainkan peran yang konstruktif," tambah Wang Wenbin.

Menurut Wang Yi, DK PBB sudah melakukan langkah awal dengan mengadopsi Resolusi 2712 soal masalah Palestina-Israel yang juga menjadi resolusi pertama sejak 2016 terkait masalah Palestina-Israel.

"Resolusi memulai langkah awal menuju gencatan senjata dan kondusif untuk mencegah krisis dan bencana kemanusiaan yang lebih parah," ungkap Wang Wenbin.

Sebagai presiden bergilir DK PBB, Wang Wenbin menyebut China berharap pertemuan tingkat tinggi DK PBB dapat menyatukan semua pihak untuk melakukan diskusi mendalam guna menghasilkan konsensus.

"Serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, mewujudkan gencatan senjata dan penghentian permusuhan, melindungi warga sipil dan pada akhirnya mendorong penyelesaian permasalahan Palestina yang komprehensif, adil dan langgeng melalui solusi dua negara," kata Wang Wenbin.

Saat ini sedang berlangsung jeda kemanusiaan selama empat hari di Gaza yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS mulai berlaku pada Jumat (24/11). Selama itu, Israel menghentikan sementara serangannya di Gaza.

Perjanjian jeda kemanusiaan tersebut meliputi pembebasan 50 tawanan Israel dari Gaza dengan imbalan pembebasan 150 warga Palestina selama empat hari gencatan senjata, serta masuknya ratusan truk bermuatan bantuan kemanusiaan, serta bantuan medis dan bahan bakar ke seluruh Jalur Gaza.

Di tengah seruan banyak pihak untuk melanjutkan jeda atau menjadikannya permanen, Israel bersumpah akan melanjutkan serangannya setelah jeda tersebut berakhir.

Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pertempuran itu telah menewaskan sedikitnya 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 perempuan, sementara Israel mencatat 1.200 korban jiwa.

Baca juga: Gencatan senjata kemanusiaan Hamas-Israel diperpanjang dua hari

Baca juga: Menlu RI Retno Marsudi bertolak ke New York hadiri High Level Debate PBB bahas Gaza