Meranti dukung target penurunan stunting nasional

Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap mendukung penurunanstunting sesuai target nasional di tahun 2024 sebesar 14 persen.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Kepulauan Meranti Rokhaizal dalam Rapat Pendampingan Pengawalan Rencana Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kepulauan Meranti di Aula Bappeda Litbang, Senin.

Rokhaizal mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, TPPS memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi, bersinergi dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemkab Kepulauan Meranti.

"Kita perlu menyusun rencana kerja TPPS sebagai tindak lanjut agar dukungan daerah terhadap target nasional dalam penurunan prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14 persen dapat tercapai," ungkap Rokhaizal.

Dia menambahkan, Pemkab akan terus melakukan langkah dan upaya penurunan stunting di Kepulauan Meranti seperti pelaksanaan edukasi dan pemenuhan gizi, serta sanitasi perubahan perilaku. Khususnya kepada ibu hamil untuk memastikan pertumbuhan bayi tetap baik, mulai dari dalam kandungan sampai lahir.

"Upaya pencegahan tetap kita lakukan secara preventif dan integratif melalui pemberian makanan tambahan, edukasi gizi seimbang dan sanitasi layak bagi keluarga dan ibu hamil, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, serta pengecekan kesehatan rutin bagi bayi dan ibu hamil," terangnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Bidang APDIN BKKBN Provinsi Riau Sri Wahyuni mengatakan dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 sebesar 23,3 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 17,5 persen.

Menurutnya, terdapat penurunan sebesar 5,8 persen dan pada tahun 2023 target stunting di Meranti harus turun menjadi 16,87 persen. Untuk itu, perlu pengawalan oleh TPPS Kepulauan Meranti melalui rencana kerja dan 5 output tematik percepatan penurunan stunting.

"Yakni melalui tindak lanjut audit kasus stunting, mini loka karya, rembuk stunting, pengisian elsimil dan pendampingan keluarga berisiko stunting," terangnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan dengan sisa waktu 1 tahun 5 bulan, diharapkan Pemkab Kepulauan Meranti bisa menurunkan minimal 3 persen untuk mencapai target nasional di angka 14 persen di tahun 2024.

"Mencermati Perpres 72/2021 dan Perban BKKBN No. 12/21 (RAN-PASTI), selain melakukan pengawalan penyelenggaraan program stunting, TPPS juga harus memiliki rencana yang terarah, terukur dan melakukan monitoring, evaluasi serta menyusun laporan penyelenggara setiap semester," ujar Sri Wahyuni.

Hadir dalam rapat tersebut Plt. Kadis P3AP2KB Sukri, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau beserta Koordinator Program Manager (KPM) Satgas stunting Provinsi Riau, Tim TPPS Kepulauan Meranti serta pejabat lainnya.