Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunda sejumlah program-program tidak yang penting karena mengalami defisit anggaran daerah hingga mencapai Rp250 miliar, terutama setelah Bupati Kepulauan Meranti nonaktif MuhammadAdil ditangkap KPK beberapa waktu lalu terkait dugaan kasus korupsi.
Sekda Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengaku sudah menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh program yang ada.
"Kita mengalami defisit, prediksinya mulai dari Rp200 miliar sampai Rp250 miliar. Makanya kita minta seluruh OPD bisa mengecek seluruh program dan melakukan rasionalisasi," kata Bambang, baru-baru ini.
Bambang yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengaku terhadap program-program yang belum dilaksanakan oleh OPD bisa secepatnya dievaluasi. Jika tidak penting dan bersifat mendesak, maka bisa ditunda dulu.
"Seperti pembangunan kantor bupati yang baru yang tahun ini rencananya akan dibangun di Desa Sesap menjadi salah satu yang akan ditunda pembangunannya," tuturnya.
Menurutnya seluruh OPD wajib melakukan evaluasi dan rasionalisasi program dari APBD Kepulauan Meranti Tahun 2023 yang telah di sahkan oleh DPRD sebesar Rp1,2 triliun lebih. Hasilnya akan difinalkan nantinya sebelum pengesahan APBD Perubahan 2023.
"Nantinya setelah kita finalkan, maka akan kita sahkan dalam APBD Perubahan 2023. Perkiraan kita saat perubahan APBD Meranti hanya sekitar Rp900 miliar lebih," tutup Bambang.
