Pekanbaru (ANTARA) - Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Riau melontarkan kritik tajam kepada Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet yang menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau senilai Rp1,7 triliun pada tahun 2024 yang menjadi temuan dalam LHP BPK RI.
"Kenyataannya hari ini, defisit hampir Rp2 triliun. Tapi Eet, yang pernah sesumbar soal anggaran, sekarang malah menolak DPRD menyelidiki lewat Pansus. Ini menunjukkan buruknya kejujuran seorang wakil rakyat," ujar Koordinator BEM Nusantara Riau Nanang dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa.
Dia mempertanyakan kapasitas Politisi Golkar Riau itu bicara soal APBD 2024 karena saat pembahasan dan pengesahan anggaran itu dilakukan, Eet belum menjadi anggota DPRD. APBD 2024 disusun dan disahkan oleh anggota DPRD periode 2019-2024, sementara Eet baru dilantik sebagai anggota DPRD pada awal 2024 pasca-Pileg.
"Jadi secara fakta politik dan hukum, Eet tidak terlibat dalam penyusunan anggaran itu. Lalu kenapa sekarang merasa paling tahu dan bahkan menolak adanya pengawasan lewat Pansus? Ini bentuk arogansi yang menyesatkan publik," tambahnya.
Ia menilai pernyataan Eet hanya menambah daftar kegaduhan yang tidak produktif, dan semakin menjauhkan DPRD dari fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Padahal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sudah jelas-jelas menunjukkan adanya kejanggalan serius dalam tata kelola keuangan daerah.
"Saat rakyat minta kejelasan dan transparansi, Eet justru pasang badan. Lucunya lagi, bukan untuk rakyat, tapi untuk membela Penjabat Gubernur SF Hariyanto, yang sejak awal adalah Ketua TAPD dan aktor utama di balik penyusunan anggaran," kata dia.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Riau menyebut Eet seharusnya menahan diri dari membuat pernyataan yang menyangkut proses yang tidak ia ikuti secara langsung. Bukan menjadi juru bicara SF Hariyanto.
"Rakyat tidak butuh buzzer di kursi dewan. Mereka butuh pengawas yang punya integritas dan tahu batas," tutur Nanang.
Sebelumnya, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar Indra Gunawan Eet menolak wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait defisit anggaran karena dianggap telah dipolitisasi oleh sejumlah pihak untuk menyudutkan Gubernur Riau yang menjabat saat itu yakni SF Hariyanto.
Eet menilai desakan pembentukan pansus defisit dipenuhi motif terselubung sebagai manuver politik untuk menyudutkan SF Hariyanto yang ada kaitannya sebagai kandidat kuat sebagai calon Ketua Golkar Riau.
