Pekanbaru, (Antarariau.com) - LSM World Wildlife Fun for Nature (WWF) menyambut positif kebijakan pengelolaan hutan lestari yang dikeluarkan Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL).
Termasuk komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi kawasan hutan seluas area hutan tanaman industri (HTI).
"WWF menyambut baik Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management Policy/SFMP) APRIL di HTI miliknya dan merupakan standar baru bagi industri pulp dan kertas di Indonesia," kata CEO WWF - Indonesia Efransjah dalam keterangan tertulis yang diterima di Pekanbaru, Minggu.
Pihaknya, telah lama mengingatkan dengan melakukan kampanye untuk menyerukan penghentian eksploitasi lingkungan terkait dengan keberadaan industri pulp dan kertas yang lokasi pabriknya berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, Riau tersebut.
Dikeluarkannya SFMP oleh APRIL, tampaknya menunjukan kemauan yang keras dari perusahaan tersebut untuk mentransformasi cara beroperasi dengan benar-benar memenuhi seluruh komitmen sebagai salah satu industri kertas di dalam negeri.
Kebijakan itu akan memberikan kontribusi yang cukup positif bagi hutan berikut keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon dan masyarakat di Indonesia dengan dilaksanakannya moratorium pembukaan lahan konsesi yang belum dikaji secara independen nilai-nilai konservasi.
Perusahaan itu bersama dengan para mitra pemasoknya akan menyelesaikan pembukaan HTI yang dimiliki pada akhir tahun 2014 dan mendukung sebuah studi percontohan untuk membantu mengembangkan metode bagi industri itu dalam mengevaluasi serta melindungi kawasan hutan dan lahan gambut yang mengandung cadangan karbon tinggi.
Akan tetapi dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, APRIL mengoperasikan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pelalawan, Riau, masih memperbolehkan memanfaatkan kayu dari hutan tropis untuk bahan baku pabrik hingga akhir tahun 2019.
"WWF mendesak APRIL untuk 100 persen menggunakan bahan baku serat pulp dari hutan tanaman bagi pabriknya," ucap Efransjah.
Presiden APRIL Praveen Singhavi pekan ini menyatakan, untuk memantau implementasi komitmen tersebut akan dibentuk komite penasehat parapihak independen yang melibatkan stakeholder kunci, termasuk organisasi lingkungan WWF.
