Bertemu Menlu Papua Nugini, Retno Marsudi tegaskan dukungan Indonesia untuk Pasifik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk negara-negara Pasifik, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko.

“Papua Nugini merupakan mitra strategis Indonesia dalam menjalin kemitraan lebih mendalam dengan negara-negara Pasifik,” tutur Menlu Retno ketika menyampaikan pernyataan pers bersama Menlu Tkatchenko di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu bertukar pandangan mengenai kemajuan hubungan bilateral di berbagai bidang.

Pemerintah Indonesia menyambut baik ratifikasi Papua Nugini untuk dua perjanjian bilateral yaitu Persetujuan Pelaksanaan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas serta Perjanjian Dasar tentang Pengaturan Perbatasan.

Menlu Retno secara khusus membahas mengenai kerja sama perdagangan bilateral, yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, menurut dia, dibukanya kembali perbatasan Wutung-Skouw pascapandemi turut mendorong meningkatnya jumlah kunjungan warga Papua Nugini ke Pasar Skouw yang terletak di Provinsi Papua.

“Kita masih memiliki ruang yang cukup untuk memperluas perdagangan bilateral kita, melampaui perdagangan lintas batas, antara lain melalui penyederhanaan perizinan, fasilitasi jaringan logistik yang lebih kuat, dan pembentukan Dewan Bisnis Bersama Indonesia-Papua Nugini,” tutur Retno.

Kedua negara, kata dia, juga sepakat untuk mengambil langkah konkret guna memulai negosiasi perjanjian perdagangan istimewa (preferential trade agreement/PTA), dan Indonesia berkomitmen untuk mempercepat prosesnya dengan menyiapkan studi kelayakan bersama yang akan menggabungkan pandangan kedua negara.

“Kami juga membahas kemungkinan kerja sama dalam melibatkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Papua Nugini, antara lain di sektor energi, jasa telekomunikasi, dan industri farmasi,” kata Retno.

Lebih lanjut, Retno menekankan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk di Papua Nugini, salah satunya melalui penyelenggaraan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Bali pada Desember 2022.

IPFD merupakan platform untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar antara Indonesia dan Pasifik, serta menetapkan area proyek yang akan mendukung pembangunan dan kemakmuran di Pasifik.

“Dan kami juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam merevitalisasi fasilitas umum dan kesehatan di Vanimo dan Port Moresby,” kata Retno seraya menambahkan bahwa Indonesia akan terus mendukung kerja sama pendidikan dengan menawarkan beasiswa kepada warga Papua Nugini.

Kawasan Pasifik

Sebagai bagian dari Pasifik, menurut Retno, Indonesia akan terus memastikan bahwa kawasan Pasifik menjadi bagian tak terpisahkan dari Indo-Pasifik yang stabil dan makmur.

Sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, Indonesia bertujuan untuk mendorong keterlibatan yang lebih erat antara ASEAN dan negara-negara Pasifik, termasuk dengan mendorong kerja sama antara Sekretariat ASEAN dan Pacific Islands Forums (PIF).

Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara Pasifik, termasuk Papua Nugini, untuk berpartisipasi dalam Forum Infrastruktur Indo-Pasifik (IPIF) sebagai wadah untuk mendorong kerja sama konkret antarnegara di Indo-Pasifik.

“Kami berbagi visi yang sama bahwa suara Pasifik harus didengar dalam mengatasi tantangan umum global seperti manajemen bencana perubahan iklim dan ekonomi biru,” kata Retno.

“Indonesia berkomitmen kuat untuk tujuan ini dan akan terus menjembatani Pasifik ke dunia,” ujar dia.

Menlu Retno pun menegaskan bahwa Papua Nugini akan selalu menjadi salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia.

“Indonesia siap untuk terus membina kerja sama yang erat berdasarkan rasa saling menghormati, percaya, dan menguntungkan,” tutur dia.

Baca juga: Menlu RI Retno Marsudi nyatakan tidak ada kemajuan dalam upaya perlucutan senjata nuklir

Baca juga: Menlu RI Retno Marsudi sampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB