Selatpanjang (ANTARA) - Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka akses daerah terisolir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengusulkan peningkatan jalan daerah perbatasan ke pemerintah pusat.
Atas dasar instruksi Bupati Muhammad Adil, usulan itu dilayangkan beberapa waktu lalu oleh Dinas PUPR melalui surat permohonan pembangunan dan meminta bertemu langsung kepada pihak terkait yaitu Kementerian PUPR RI dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Kita sudah menyurati dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Intinya (surat permohonan itu) meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran peningkatan pembangunan jalan di Pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu," ujar Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, baru-baru ini.
Menurut Fajar, pemerintah pusat mutlak harus melakukan pembangunan jalan di perbatasan sebagai bentuk nyata memperhatikan beranda negara. Untuk itu, Kepulauan Meranti sangat perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai lokasi prioritas (lokpri) percepatan pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan jalur interkoneksi di daerah perbatasan harus bisa saling terhubung, sehingga substansi pembangunannya dapat lebih dirasakan masyarakat. Apalagi Kepulauan Meranti merupakan kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.
"Berdasarkan Kepres Nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar dan Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, maka Meranti termasuk dalam desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai lokpri. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan," jelas Fajar.
Meski perjuangan yang dilakukan terkesan tidak tampak, namun pihaknya sudah memulainya satu langkah. Fajar berharap upaya yang mereka lakukan bisa berbuah manis, karena hal ini langsung mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat.
"Semoga apa yang menjadi cita-cita masyarakat di Pulau Rangsang bisa terwujudkan," ucapnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan pihaknya menargetkan konstruksi jalan perbatasan ke depannya dengan pengerasan aspal hotmix. Jaringan jalan perbatasan ini sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara. "Selain itu, juga untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," tambahnya.
Adapun ruas jalan di Pulau Rangsang yang telah diusulkan yakni peningkatan Jalan Melai - Bantar sepanjang 14 kilometer dengan anggaran Rp98 miliar, Jalan Peranggas - Pelabuhan Pecah Buyung sepanjang 6,34 kilometer dengan anggaran Rp44 miliar lebih, Jalan Tanjung Kedabu - Melai sepanjang 25 kilometer dengan anggaran Rp175 miliar, Jalan Telesung - Tanjung Kedabu sepanjang 15 kilometer dengan anggaran Rp105 miliar dan peningkatan Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu sepanjang 46 kilometer dengan anggaran Rp332 miliar.
Kemudian diusulkan juga peningkatan Jalan Tanjung Samak - Repan sepanjang 31,85 kilometer dengan anggaran Rp222 miliar lebih, jalan Repan - Sokop sepanjang 14,15 kilometer dengan anggaran Rp99 miliar lebih, peningkatan Jalan Kayu Ara - Telesung sepanjang 20 kilometer dengan anggaran Rp140 miliar dan peningkatan Jalan Peranggas - Kayu Ara sepanjang 25 kilometer dengan anggaran Rp175 miliar. Selain itu, diusulkan peningkatan jalan untuk Pulau Padang dan Pulau Merbau dengan total anggaran keseluruhan yakni Rp2,1 triliun lebih.
Buka akses daerah terisolir, Meranti usulkan peningkatan jalan perbatasan ke pusat
Proses pengaspalan hotmix di salah satu ruas jalan di Pulau Rangsang, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Dok)
