Menkop UKM Teten Masduki ajak kader PDIP ikut perkuat ekonomi kerakyatan

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, Menkop

Menkop UKM Teten Masduki ajak kader PDIP ikut perkuat ekonomi kerakyatan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki (kedua dari kiri foto) bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, TB Hasanuddin dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, di Bandung Jawa Barat, Sabtu. (28/01/2023) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengajak seluruh kader PDI Perjuangan (PDIP) untuk bisa memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Saya senang di sini bersama PDIP di Jawa Barat dan saya ditugaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan ini agenda besar dari PDIP, karena itu mari sama-sama memperkuat ekonomi kerakyatan," kata Teten Masduki di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Memperkuat ekonomi kerakyatan itu kata dia juga sesuai dengan agenda besar PDI Perjuangan pada Pemilu 2024. Dia mengatakan ekonomi kerakyatan sebenarnya juga sejalan dengan keinginan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar Indonesia bisa menciptakan kedaulatan.

Dari situ, dia mengajak seluruh elemen yang hadir di acara Senam Cinta Tanah Air (Sicita) yang digelar di Bandung, Sabtu, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan karena sektor tersebut bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

"Ayo perkuat ekonomi rakyat, 97 persen lapangan kerja bisa disediakan usaha mikro dan itu massanya PDIP," kata Teten.

Dia berbicara tentang perekonomian rakyat yang perlu diperkuat. Caranya menurut Teten melalui koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Terutama, di koperasi dan juga UMKM. Saya kira sudah banyak kebijakan pemerintah untuk memperkuat ini ekosistem bagi pembangunan koperasi dan UMKM. Misalnya, 30 persen kredit perbankan untuk UMKM," kata Teten.

Menurutnya cara memperkuat ekonomi kerakyatan bisa diwujudkan dengan langkah pengadaan barang atau jasa yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Berikutnya, belanja pemerintah 40 persen dari APBN termasuk daerah katanya harus membeli produk koperasi dan UMKM.

"Kemudian, kemudahan usaha. Jadi sekarang tidak boleh lagi UMKM itu informal. Jadi, cukup nomor induk usaha atau bikin PT perorangan atau bikin koperasi dipermudah. Tiga ekosistem yang penting untuk memperkuat ekonomi rakyat," ujarnya.

Baca juga: Menkop Teten Masduki pastikan 2023 tidak ada lagi BLT buat UMKM

Baca juga: Stafsus Menkop sebut UMKM punya empat tantangan dalam digitalisasi