Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menegaskan agar pemerintah daerah tidak ragu meminta dukungan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk memperlancar distribusi pangan demi menjaga lonjakan inflasi.
"Komunikasi harus bagus, daerah lumbung (pangan) tapi jalan kurang bagus tapi kalau dibiayai sendiri rasa-rasanya akan menggerus APBD. Sehingga mohon dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Nasional, kita koordinasikan,” kata Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad dalam Seminar Nasional INDEF yang disaksikan secara daring, di Jakarta, Kamis.
La Ode menyampaikan bahwa pengendalian inflasi sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Jika suatu daerah dapat menjadi lumbung bahan-bahan pangan, namun distribusinya terganggu maka harga pangan di daerah tersebut akan menjadi mahal karena adanya kesulitan dalam menjangkau sentra produksi.
"Pengembangan pertanian itu didukung oleh salah satunya sarana transportasi, infrastruktur maupun moda transportasi. Kalau jalan dan moda transportasi tidak memadai pasti akan berpengaruh terhadap harga," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kelancaran distribusi merupakan satu dari empat upaya Kemendagri dalam menekan inflasi yang tertuang pada peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 yang berfokus pada akselerasi perbaikan struktural dengan mendorong adopsi digital untuk stabilitas inflasi dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia Maju.
Selain menjaga kelancaran distribusi, Kemendagri juga menjaga keterjangkauan harga dengan melakukan stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Lalu, menjaga ketersediaan pasokan melalui berbagai upaya seperti digital farming dan food estate, korporatisasi petani hingga digitalisasi UMKM hilir. Kemudian komunikasi efektif melalui penyediaan ada serta kebijakan yang menjagaekspektasi inflasi.
"Kemudian sharing data. Jadi masing-masing daerah antara kabupaten/kota jangan berdiri sendiri harus saling koneksi,” ucap La Ode.
Adapun Kemendagri juga telah melakukan sejumlah hal untuk mengendalikan inflasi, diantaranya mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengaktifkan satgas pangan, memberikan subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, hingga mengintensifkan jaring pengaman sosial.
"Inflasi itu menurut saya setiap hari sehingga kita perlu menyiapkan sebuah sistem yang bisa dianalisis setiap hari dan masing-masing pemangku kepentingan harus duduk bersama," ucapnya.
Baca juga: ID Food komitmen untuk majukan pangan Indonesia
Baca juga: Badan Pangan Nasional menyatakan stok beras Bulog idealnya 1,2 juta ton
Kemendagri: Pemda jangan ragu minta dukungan soal distribusi pangan ke pemerintah pusat
Tangkapan layar - Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad dalam Seminar Nasional INDEF yang disaksikan secara daring, Kamis (12/1/2023). (ANTARA/Kuntum Riswan.)
