Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menegaskan agar pemerintah daerah tidak ragu meminta dukungan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk memperlancar distribusi pangan demi menjaga lonjakan inflasi.
"Komunikasi harus bagus, daerah lumbung (pangan) tapi jalan kurang bagus tapi kalau dibiayai sendiri rasa-rasanya akan menggerus APBD. Sehingga mohon dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Nasional, kita koordinasikan,” kata Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad dalam Seminar Nasional INDEF yang disaksikan secara daring, di Jakarta, Kamis.
La Ode menyampaikan bahwa pengendalian inflasi sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Jika suatu daerah dapat menjadi lumbung bahan-bahan pangan, namun distribusinya terganggu maka harga pangan di daerah tersebut akan menjadi mahal karena adanya kesulitan dalam menjangkau sentra produksi.
"Pengembangan pertanian itu didukung oleh salah satunya sarana transportasi, infrastruktur maupun moda transportasi. Kalau jalan dan moda transportasi tidak memadai pasti akan berpengaruh terhadap harga," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kelancaran distribusi merupakan satu dari empat upaya Kemendagri dalam menekan inflasi yang tertuang pada peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 yang berfokus pada akselerasi perbaikan struktural dengan mendorong adopsi digital untuk stabilitas inflasi dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia Maju.
Selain menjaga kelancaran distribusi, Kemendagri juga menjaga keterjangkauan harga dengan melakukan stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Lalu, menjaga ketersediaan pasokan melalui berbagai upaya seperti digital farming dan food estate, korporatisasi petani hingga digitalisasi UMKM hilir. Kemudian komunikasi efektif melalui penyediaan ada serta kebijakan yang menjagaekspektasi inflasi.
"Kemudian sharing data. Jadi masing-masing daerah antara kabupaten/kota jangan berdiri sendiri harus saling koneksi,” ucap La Ode.
Adapun Kemendagri juga telah melakukan sejumlah hal untuk mengendalikan inflasi, diantaranya mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengaktifkan satgas pangan, memberikan subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, hingga mengintensifkan jaring pengaman sosial.
"Inflasi itu menurut saya setiap hari sehingga kita perlu menyiapkan sebuah sistem yang bisa dianalisis setiap hari dan masing-masing pemangku kepentingan harus duduk bersama," ucapnya.
Baca juga: ID Food komitmen untuk majukan pangan Indonesia
Baca juga: Badan Pangan Nasional menyatakan stok beras Bulog idealnya 1,2 juta ton
Berita Lainnya
Lemkapi minta seluruh kapolda bantu Kementan untuk capai swasembada pangan
27 April 2024 16:32 WIB
Nicholas Saputra mengaku belajar banyak dari serial "Secret Ingredient"
27 April 2024 16:03 WIB
LPAI serukan pemerintah blokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan
27 April 2024 15:50 WIB
Ganda putri Lanny/Ribka gandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong
27 April 2024 15:40 WIB
Oppo A60 hadir dengan Snapdragon 680 dan kamera utama 50 MP
27 April 2024 15:33 WIB
Tim SAR perluas pencarian penumpang yang jatuh dari KMP Reinna
27 April 2024 15:27 WIB
Anies Baswedan hormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
27 April 2024 15:14 WIB
Houthi akui anggotanya serang kapal tanker Inggris dan tembak jatuh drone AS
27 April 2024 15:07 WIB