Silatnas pimpinan DPRD daerah perbatasan di Meranti ditunda

Selatpanjang (ANTARA) - Silahturahmi nasional para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di wilayah terluar dan daerah perbatasan yang diagendakan di Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti ditunda sampai awal tahun 2023.

Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti, Hambali Nanda Manurung mengatakan, semula pertemuan pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh wilayah perbatasan se Indonesia itu diagendakan pada 9 -11 Desember 2022 di Selaypanjang.

Ia mengakui selaku panitia pelaksana di daerah, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya acara tersebut. Ia menyebutkan, Silatnas ini perdana dilaksanakan dan Kepulauan Meranti menjadi daerah pertama.

"Kita akan adakan deklarasi seluruh DPRD di seluruh perbatasan di Selatpanjang. Ini perdana dilaksanakan di Meranti dan nantinya pasti akan bergilir. Kalau dari segi kesiapan, kita (panitia) sudah sangat siap," ungkap Hambali saat ditemui ANTARA, Rabu.

Selain telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait, kata Hambali, panitia juga telah menyiapkan barcode yang bisa mempermudah pendataan peserta dan mempermudah jalannya kegiatan.

Tak hanya itu, panitia juga sudah menyiapkan LO di Batam, untuk menjemput dan membawa tamu dari bandara ke pelabuhan yang selanjutnya berangkat menuju ke Selatpanjang.

"Di sini, pun sudah disiapkan transportasi penjemput tamu itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan meski minim dana, mereka tetap siap mengambil tugas sebagai tuan rumah dan siap bekerja keras demi suksesnya Silatnas. Momen ini, ujar dia, harus diambil agar pihak luar bisa melihat langsung kondisi Meranti dan daerah perbatasan lainnya yang dinilai serba sulit.

"Semua ini dilakukan untuk mengembangkan Meranti ke depannya. Di sini, kita banyak kekurangan, walaupun tidak ada duitnya, tapi kami siap sebagai tuan rumah. Kita ambil momen ini, karena ingin membangun Meranti lebih baik. Dengan momen ini, Meranti bisa diperhatikan oleh pusat, begini lho kondisi dan kekurangan Kepulauan Meranti," jelasnya.

Hanya saja, dibeberkan Hambali, saat akan menunggu pendaftaran, banyak calon peserta Silatnas mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Salah satu alasan yang disampaikan calon peserta karena ada kesibukan agenda perayaan natal.

"Setelah semuanya siap dan hanya menunggu pendaftaran, banyak yang tidak bisa, karena salah satu agendanya natal. Kapan pastinya, setelah telegram masuk ke kita, nanti kita buat baru lagi (awal 2023)," jelas Hambali.

Saat ini, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Asosiasi DRPD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) perihal penundaan acara ini. Setelah panitia menerima surat resmi, baru akan disampaikan ke pihak-pihak terkait, salah satunya pihak kepolisian atau keamanan.

"Kalau softcopy suratnya (melalui elektronik) sudah kita terima. Tapi kita harus menunggu surat resminya, setelah itu baru kita bagikan ke pihak-pihak terkait perihal penundaan acara ini," pungkas Hambali.

Untuk diketahui, ada sekitar 70 peserta dari DPRD wilayah perbatasan dan kepulauan terluar se Indonesia yang akan mengikuti Silatnas ini. Selain itu, ada 30 bupati dan walikota yang berencana akan hadir sebagai undangan.