Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebesar Rp30,71 triliun bersumber dari APBN 2023.
"Diharapkan DIPA dan TKD bersumber dari APBN 2023 yang telah diserahkan itu dan pelelangan proyek pembangunan sudah bisa dipercepat guna memulihkan pertumbuhan ekonomi di Riau sekaligus menurunkan inflasi," kata Gubernur Syamsuar dalam keterangannya di Pekanbaru, Senin.
Syamsuar mengatakan, sebesar Rp30,71 triliun yang dialokasikan lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Riau sebesar Rp8,17 triliun di antaranya untuk belanja kementerian/lembaga, dan sebesar Rp22,54 triliun dianggarkan untuk TKD.
Ia menyebutkan, belanja kementerian/lembaga untuk Provinsi Riau tahun 2023 naik Rp570 miliar atau 4,44 persen. Dan anggaran TKD juga naik sebesar Rp923 miliar atau 4,27 persen.
"Di tengah ketidakpastian ekonomiglobal, Pemerintah Daerah diminta tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, miskin dan rentan miskin, serta menghapus kemiskinan ekstrem" katanya.
Gubernur Riau menyebut APBN tahun 2023 memiliki peran sentral, APBN adalah instrumen stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan.
Karenanya program ketahanan pangan, sebut Syamsuar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar produksi dan harga pokok kebutuhan pangan tetap terjaga.
"APBN, menjadi instrumen yang sangat penting dan dapat diandalkan. Untuk tahun 2023, APBN dirancang untuk tetap menjaga optimalisasi pemulihan ekonomi khususnya di daerah," katanya. Berikut perolehan DIPA Pemprov Riau, Kabupaten dan Kota se-Riau tahun 2023:
Pemprov Riau Rp3.861,36 Triliun, Kota Dumai Rp1.091,27 Triliun, Rokan Hilir Rp1.759,38 Triliun, Kabupaten Bengkalis Rp2.913,47 Triliun, Rokan Hulu Rp1.419,28 Triliun, Pekanbaru: Rp1.497,10 Triliun, Kampar Rp2.054,14 Triliun, Siak Rp1.616,71 Triliun, Kepulauan Meranti Rp913,63 Miliar, Pelalawan Rp1.306,22 Triliun, Kuansing Rp1.161,66 Triliun, Indragiri Hulu Rp1.253,31 Triliun, Indragiri Hilir Rp1.695,82 Triliun. ***1***T.F011
