Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kamis, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, usai menerima langsung plakat penghargaan mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Menurutnya hal itu merupakan buah dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.
"Ini merupakan hasil kerja bersama dan penghargaan ini juga untuk bersama. Terutama masyarakat Kepulauan Meranti. Ini harus terus dipertahankan," ujar Bupati Adil.
Dia mengapresiasi kerja keras OPD di jajaran Pemkab Meranti dan berharap penghargaan yang diterima tidak lantas membuat puas tetapi harus dijadikan pemicu semangat kedepannya dalam menyusun laporan keuangan daerah.
"Teruskan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya sekadar hasil audit BPK saja tapi harus berdampak kepada masyarakat," kata dia.
Senada dengan bupati, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kepulauan Meranti Erry Yoserizal juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga opini WTP telah berhasil didapatkan sebanyak 10 kali berturut-turut.
"Terimakasih kepada seluruh OPD, para pimpinan dan seluruh tenaga akuntansi di Kepulauan Meranti. Ini berkat kerjasama kita semua," ungkap Erry.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
“Alhamdulillah hari ini kita bertemu setelah dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi," sebut Sri.
Menurutnya, penghargaan yang diterima harus bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD.
“Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” sebutnya.
Ikut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kepulauan Meranti Doddy Hamdani dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kepulauan Meranti Tirta Kurnianto.
Berita Lainnya
Menkeu Sri Mulyani rapat dengan jajaran eselon I bahas tensi geopolitik terkini
15 April 2024 11:56 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut tak ada perubahan anggaran bansos Kemensos pada 2024
05 April 2024 14:36 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
25 March 2024 13:23 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
25 March 2024 12:10 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut APBN bisa pulih tanpa korbankan kinerja perekonomian
07 March 2024 16:21 WIB
Pengamat sebut salaman Menkeu Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik
27 February 2024 11:16 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut resesi Jepang-Inggris jadi tantangan bagi lingkungan global
21 February 2024 10:31 WIB
Menkeu Sri Mulyani resmikan bangunan rusunara bagi pegawai Kemenkeu di Papua
01 February 2024 16:37 WIB