Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Abdul Wahid menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta untuk membahas kondisi keuangan daerah termasuk persoalan tunda bayar tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp284 miliar.
“Dalam pertemuan tadi, kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang-ruang fiskal yang terbatas. Termasuk soal tunda bayar tahun 2023. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan akan segera mencarikan solusi melalui rapat internal,” kata Wahid dalam pernyataannya, Kamis.
Wahid menjelaskan bahwa penurunan tajam produksi minyak dan gas (migas) menjadi salah satu penyebab terjadinya tunda bayar. Produksi migas di Riau saat ini berkisar 140 hingga 160 ribu barel per hari, turun dari rata-rata 400 ribu barel per hari sebelumnya.
Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN ditetapkan sebesar 80 dolar AS per barel, namun realisasinya hanya mencapai 60–65 dolar AS.
Dalam pertemuan tersebut, Wahid juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar alokasi dana bagi hasil (DBH) maupun penerimaan pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah, terutama untuk sektor unggulan seperti migas dan kelapa sawit.
“PDRB kita menyumbang Rp1,12 triliun, tapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kita terima. Maka itu kita mengusulkan sistem take on product, di mana pajak dan DBH dihitung berdasarkan hasil produksi aktual,” ujarnya.
Gubernur Riau juga menyoroti tekanan fiskal pada sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, dan meminta perhatian dari pemerintah pusat untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap pendapatan daerah.
Dalam pertemuan itu, Wahid turut didampingi Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Purnama Irwansyah, Kepala BPKAD Indra, serta Kepala Bapenda Riau Evarefita.
