Pekanbaru (ANTARA) - Massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia memadati Kantor DPRD Provinsi Riau, Selasa, untuk memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi.
Berdasarkan pantauan, ratusan buruh membawa spanduk berisikan protes menolak naiknya harga BBM di Indonesia, serta meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.
"Buruh tak percaya lagi dengan suara-suara politik. Butuh harus menuntut kenaikan upahnya.Naikkan 13 persen upah buruh pada 2023," teriak salah satu orator.
Mereka menilai kenaikan harga BBM di situasi yang tak tepat karena masyarakat kini tengah dalam pemilihan ekonomi selepas dari efek COVID-19.
Salah satu orator mengatakan setelah dua tahun upah buruh tak naik, kini kenaikan upah hanya naik Rp28 ribu. Rendahnya angka itu, dinilainya menyusahkan buruh karena harga bahan pokok yang semakin melonjak tinggi.
Ketua Partai Buruh Riau Erick mengatakan selain menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga mendesak perusahaan untuk mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang tidak merugikan buruh dan menolak Omnibus Law.
"Kami meminta kerjasama DPRD agar menjalankan fungsinya sebagai legislatif. Bukan malah bersekongkol dengan pemerintah. Tolong perlakukan rakyat sebagai manusia yang beradab," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan menerima tuntutan kaum buruh dan berjanji akan melaksanakan fungsinya sebagai legislatif.
"Saya secara pribadi dari beberapa hari lalu sudah menolak kenaikan harga BBM. Saya sama seperti buruh yang terkena dampak kenaikan harga BBM," pungkasnya.
Ratusan buruh kepung DPRD Riau tolak kenaikan harga BBM
Suasana demo tolak kenaikan BBM di depan kantor DPRD Riau (ANTARA/Annisa Firdausi)
